BreakingNews

Gerbang Impor Dijaga Koruptor? Saatnya Kekayaan Orang Bea Cukai Diaudit Total Hakim Teras PN Depok Terseret OTT KPK, MA Akui Kabar Penangkapan Penggeledahan Rumah Siti Nurbaya Buka Babak Baru: Nama Anak Ikut Terseret dalam Bayang-Bayang Kasus Sawit Ketua KPK soal Ketua PN Cs Depok Disebut Ikut Terjaring OTT Ketua, Wakil dan Juru Sita PN Depok Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Berita pkh Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Dok MI/Antara)

Bukan Rakyat Kecil Saja: Pakar Tantang Aparat Usut Dugaan Keterkaitan Luhut–TPL

5 Januari 2026 14:58 WIB | Hukum

Presiden RI Prabowo Subianto (Foto: Istimewa)

Prabowo Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan Tanpa Pandang Bulu

25 Desember 2025 13:24 WIB | Nasional

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Istimewa)

Prabowo: Perusakan Hutan Rugikan Negara Ratusan Triliun, Ini Baru Ujungnya

24 Desember 2025 20:12 WIB | Nasional

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Ist)

Purbaya Gunakan Rp 6,6 T dari Penertiban Kawasan Hutan untuk Tutupi Defisit APBN

24 Desember 2025 18:39 WIB | Ekonomi

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan secara simbolis uang Rp 6,6 triliun hasil penyelamatan keuangan negara dan hasil denda administratif kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Gedung Pidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Hutan Dijarah, Negara Baru Menagih: Jaksa Agung Ungkap Denda Sawit–Tambang Rp 142 Triliun

24 Desember 2025 17:50 WIB | Hukum

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan Layar)

Presiden Prabowo Apresiasi Kinerja Satgas PKH, Selamatkan Rp6,6 Triliun dan 4 Juta Hektare Kawasan Hutan

24 Desember 2025 17:11 WIB | Nasional

Kejaksaan Agung menyerahkan dana hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif kehutanan senilai Rp 6,6 triliun kepada pemerintah. Dana tersebut berasal dari penanganan perkara korupsi serta penertiban perusahaan sawit dan tambang yang beroperasi di kawasan hutan negara melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). (Foto: Dok MI/Aswan)

Asal Rp 6,6 T yang Disetorkan Kejagung ke Negara

24 Desember 2025 17:10 WIB | Hukum

Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Tangkapan Layar)

Jaksa Agung: Kerusakan Hutan Jadi Faktor Utama Banjir Bandang di Sumatera

24 Desember 2025 16:17 WIB | Hukum

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akan menyerahkan dana hasil penyelamatan keuangan negara senilai Rp 6,62 triliun kepada pemerintah pada Rabu (24/12/2025)

Hasil Sikat Kawasan Hutan, Rp 6,6 Triliun Siap Disetor ke Negara

24 Desember 2025 14:23 WIB | Hukum

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan menghadiri kegiatan Satgas Penegakan Hukum (PKH) sekaligus melakukan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara, Rabu (24/12/2025).

Presiden RI Ikuti Kegiatan Satgas PKH, Hasil Penyelamatan Keuangan Negara Diserahkan

24 Desember 2025 13:10 WIB | Hukum

Ketua JANUSA, Didin Alkindi (Foto: Dok MI/Didin)

Diduga Tambang di Luar IUP dan Kawasan Hutan, PT Pernick Sultra Terancam Diseret ke Ranah Pidana

18 Desember 2025 08:58 WIB | Hukum

PT Bintang Delapan Wahana (PT BDW) kembali dilaporkan ke penegak hukum. Kali ini Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang diminta melakukan audit investigasi terhadap keabsahan izin pertambangan perusahaan tersebut.

Dugaan Surat Palsu ESDM Mengiringi Izin Tambang PT BDW di Morowali, Satgas PKH Harus Turun Tangan!

18 Desember 2025 06:58 WIB | Hukum

Satgas PKH Mengidentifikasi Sejumlah Perusahaan Diduga Penyebab Banjir di Sumatera (Foto: Satgas PKH)

Satgas PKH: 31 Perusahaan Diduga jadi Penyebab Bencana di Sumatera, Terancam Pidana

16 Desember 2025 08:23 WIB | Nasional

Konferensi pers usai rapat koordinasi bersama TNI, Polri, dan sejumlah kementerian di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Satgas PKH Geram: Pidana Menanti Perusahaan Penyebab Bencana di Sumatera

15 Desember 2025 17:46 WIB | Hukum

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dipimpin Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah menyegel kawasan tambang nikel PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) milik Gubernur Sultra Andi Sumangerukka di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Kamis (11/9/2025).

Tambang Nikel Terafiliasi Gubernur Sultra Didenda Rp2,09 T

15 Desember 2025 15:12 WIB | Hukum