PBB Krisis Keuangan, Negara Anggota Banyak Menunggak Iuran

Jakarta, MI - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memperingatkan bahwa badan dunia itu berada di ambang krisis finansial dan bisa kehabisan dana pada Juli 2026 jika situasi tidak segera diperbaiki.

Dilansir AFP pada Minggu (1/2/2026), Guterres mendesak negara-negara anggota untuk segera membayar tunggakan iuran mereka.

Masalah ini muncul karena beberapa negara anggota tidak membayar iuran wajib secara penuh, sementara yang lain sering terlambat membayar. Akibatnya, PBB terpaksa membekukan perekrutan dan melakukan pemotongan anggaran.

"Entah semua negara anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar penuh dan tepat waktu, atau negara anggota harus secara fundamental merombak aturan keuangan kita untuk mencegah kehancuran finansial yang akan segera terjadi," ujar Guterres dalam sebuah surat.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengurangi pendanaan untuk beberapa badan PBB dan telah menolak atau menunda pembayaran iuran wajib.

Trump kerap mempertanyakan relevansi PBB serta menyoroti program-program prioritas badan dunia tersebut. Bulan ini, ia juga meluncurkan Dewan Perdamaian, yang menurut kritikus dimaksudkan sebagai saingan PBB.

Meskipun lebih dari 150 negara anggota telah membayar iuran mereka, PBB menutup 2025 dengan kontribusi yang belum dibayarkan sebesar USD 1,6 miliar, dua kali lipat lebih tinggi dibanding 2024.

"Hal ini membuat organisas rentan terhadap risiko keuangan struktural," kata Guterres.