BreakingNews

UMKM Binaan Jakarta Lampaui 412 Ribu, Dorong Ekonomi Rakyat Makin Kuat Alumni PKN STAN Berulang Kali Terseret Korupsi: Dari Pajak hingga Bea Cukai Skandal demi Skandal: Deret Pejabat Pajak & Bea Cukai Terjerat Korupsi Dari Safe House ke Brankas: KPK Sapu Bersih Rp40,5 M Kasus Bea Cukai Hakim & Bos Perusahaan Diciduk KPK, Sengketa Lahan Depok Berujung Suap Rp850 Juta

Berita nikel Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin secara resmi menyerahkan uang hasil sitaan kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) senilai Rp13,2 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025). (Foto: Dok MI)

Kejagung Ditantang Publik: Jangan Biarkan Skandal Nikel Rp2,7 Triliun Terkubur!

30 Desember 2025 21:32 WIB | Hukum

Ilustrasi menggambarkan polemik penghentian penyidikan kasus korupsi izin tambang nikel di Konawe Utara. Tokoh utama di bagian depan terlihat merobek surat bertuliskan “SP3 Penghentian Kasus Nikel Rp 2,7 Triliun” yang menjadi simbol kemarahan publik terhadap keputusan KPK. (Foto: Dok MI/Diolah dari berbagai sumber)

Era Nawawi Pomolango Dipertanyakan: Kasus Nikel Triliunan Tiba-Tiba Tamat

30 Desember 2025 20:50 WIB | Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

Kasus Tambang Nikel Rp2,7 T Kandas di KPK: Pasal Suap Kedaluwarsa Hingga Auditor Tak Bisa Hitung Kerugian Negara

30 Desember 2025 17:01 WIB | Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

Penyidikan Kasus Tambang Nikel Rp 2,7 T Sudah Dihentikan KPK Sejak Desember 2024

30 Desember 2025 16:28 WIB | Hukum

Ilustrasi kasus dugaan korupsi izin tambang nikel Konawe Utara yang menyeret mantan Bupati Aswad Sulaiman. (Foto: Dok MI/Diolah dari berbagai sumber)

Kasus Aswad Sulaiman Mati Mendadak: Siapa yang Membunuh Perang KPK terhadap Mafia Tambang?

30 Desember 2025 15:51 WIB | Hukum

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

Alasan KPK Stop Kasus Tambang Nikel Rp 2,7 Triliun: Auditor Tak Bisa Hitung Kerugian Negara

30 Desember 2025 12:30 WIB | Hukum

Ilustrasi dugaan praktik korupsi dalam rantai perizinan tambang nikel di Konawe Utara, termasuk sorotan publik terhadap peran KPK, serta dugaan keterlibatan korporasi negara seperti Antam dan instansi Bea Cukai. Penghentian penyidikan oleh KPK melalui SP3 dinilai mengundang tanda tanya besar terkait transparansi dan penegakan hukum dalam sektor sumber daya alam. (Foto: Dok MI/Diolah dari berbagai sumber)

KPK Dicurigai Pasang Badan untuk Antam dan Bea Cukai di Kasus Nikel Rp2,7 Triliun

29 Desember 2025 18:47 WIB | Hukum

Eks Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap (Foto: Isitimewa)

Eks Penyidik KPK Heran Kasus Tambang Nikel Rp2,7 T Disetop: Harusnya Dibongkar, Ini Malah SP3

29 Desember 2025 12:56 WIB | Hukum

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Tegaskan Tak Ada Tekanan Politik dalam Penerbitan SP3 Kasus Tambang Nikel Konawe Utara

29 Desember 2025 12:35 WIB | Hukum

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara

28 Desember 2025 15:01 WIB | Hukum

Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto: Dok/MI)

Boyamin Siap Gugat SP3 KPK di Kasus Tambang Nikel Konawe Utara

28 Desember 2025 12:24 WIB | Hukum

Boyamin Saiman Koordinator MAKI (Foto: Dok/MI)

MAKI Geram KPK Hentikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara

28 Desember 2025 11:57 WIB | Hukum

Ilustrasi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tahanan kasus korupsi, dan aktivitas pertambangan nikel sebagai simbol dihentikannya penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Konawe Utara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,7 triliun. (Dok MI/Diolah dari berbagai sumber)

KPK Setop Kasus Nikel Rp2,7 T: Negara Dirugikan, Hukum Dipermainkan?

27 Desember 2025 21:12 WIB | Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

Alasan KPK Hentikan Kasus Tambang Nikel Rp 2,7 Triliun yang Jerat Eks Bupati Konawe Utara

27 Desember 2025 12:55 WIB | Hukum

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel di Konawe Utara

27 Desember 2025 12:26 WIB | Hukum