BreakingNews

JALAK Desak Copot Kapolda Sultra: Hilangnya Nama Ali Mazi dari BAP Picu Dugaan Intervensi Kekuasaan Raja Suap DJP Era Sri Mulyani: KPK Bongkar Praktik Korupsi Rp 48,3 M di Banjarmasin Skandal Pajak Banjarmasin: Kepala KPP Raup Rp 800 Juta dari “Uang Apresiasi” Restitusi Rp 48 M KSP Qodari Pilih Sidang Cerai, Mangkir dari Rakornas: Prioritas Negara Tertunda! Pelantikan Hakim Baru di Istana, Publik Menagih: MK Jangan Lagi Jadi Alat Kekuasaan

Berita as Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak (Foto: Repro)

Kronologi Dugaan Manipulasi Pasar Modal di Narada Aset Manajemen

21 menit yang lalu | Ekonomi

Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo, ditangkap KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan restitusi PPN Rp 48,3 miliar. Dari total uang apresiasi Rp 1,5 miliar, Mulyono menerima Rp 800 juta. OTT KPK juga menangkap Dian Jaya Demega dan Venasius Jenarus Genggor beserta barang bukti Rp 1,5 miliar, memperlihatkan praktik korupsi sistematis di DJP. (Foto: Dok MI)

Raja Suap DJP Era Sri Mulyani: KPK Bongkar Praktik Korupsi Rp 48,3 M di Banjarmasin

33 menit yang lalu | Hukum

Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo, ditetapkan tersangka dugaan suap pengurusan restitusi PPN senilai Rp 48,3 miliar. Mulyono disebut meraup Rp 800 juta dari total uang apresiasi Rp 1,5 miliar. OTT KPK menangkap Mulyono, Dian Jaya Demega, dan Venasius Jenarus Genggor beserta barang bukti Rp 1,5 miliar, mengungkap praktik korupsi sistematis di DJP. (Foto: Dok MI)

Skandal Pajak Banjarmasin: Kepala KPP Raup Rp 800 Juta dari “Uang Apresiasi” Restitusi Rp 48 M

36 menit yang lalu | Hukum

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari (Foto: Istimewa)

KSP Qodari Pilih Sidang Cerai, Mangkir dari Rakornas: Prioritas Negara Tertunda!

1 jam yang lalu | Nasional

Adies Kadir mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon hakim Mahkamah Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). (Foto: Dok Istimewa)

Pelantikan Hakim Baru di Istana, Publik Menagih: MK Jangan Lagi Jadi Alat Kekuasaan

1 jam yang lalu | Hukum

DPD LAKI DKI Jakarta melaporkan Kepala Sekolah SDN Malaka Jaya 04 Pagi dan Kasatlak Duren Sawit ke Inspektorat atas dugaan penggelapan gaji satpam, penyalahgunaan jabatan, dan arogansi dalam pengambilan keputusan yang merugikan masyarakat kecil. Satpam yang bekerja sejak 2022 tidak menerima buku tabungan dan kartu ATM, gaji dibayar tunai, sementara ibunya dilarang berjualan di kantin sekolah.

Buku Tabungan Satpam Digenggam Kepala SDN Malaka Jaya 04 Pagi: Dugaan Kolusi dan Penyalahgunaan Jabatan Terkuak!

1 jam yang lalu | Metropolitan

Uang Hasil Penyitaan KPK Terhadap Skandal Restitusi Pajak(Foto: Dok.MI/Albani)

Kepala Kantor dan Fiskus Jadi Tersangka, KPK Bongkar Praktik Suap di Jantung Pelayanan Negara

2 jam yang lalu | Hukum

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun (Foto: Istimewa)

OJK Terancam Partisan, Pakar Hukum Kritik Keras Nama Misbakhun

2 jam yang lalu | Hukum

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok.MI/Albani)

KPK Resmi Tetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Sebagai Tersangka Korupsi Restitusi Pajak

2 jam yang lalu | Hukum

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Foto: Dok MI)

Dari Dirjen hingga Pegawai Pajak: Kenapa Anak Buah Sri Mulyani Tak Luput dari Jeratan Korupsi?

3 jam yang lalu | Hukum

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono (Foto: Istimewa)

Belum 1 Tahun Dilantik Sri Mulyani, Kepala KPP Banjarmasin Malah Tersangka Korupsi Pajak

3 jam yang lalu | Hukum

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani (Foto Rizal Siregar)

Cuaca Ekstrem Makin Menggila, BMKG Tegaskan Perubahan Iklim Nyata dan Ancam Indonesia

3 jam yang lalu | Nasional

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

Terjaring OTT, KPK Tetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Sebagai Tersangka

4 jam yang lalu | Hukum

Koalisi masyarakat sipil mendesak Kejaksaan Agung menggunakan yurisdiksi universal untuk mengusut dugaan genosida dan pelanggaran HAM berat oleh Israel di Gaza. Mereka menilai Indonesia memiliki dasar hukum kuat dan kewajiban moral untuk bertindak, bukan sekadar bersuara diplomatik. (Foto: Dok MI)

Koalisi Sipil Seret Israel ke Kejagung: Genosida Gaza Ditantang Diusut Hukum Indonesia

4 jam yang lalu | Hukum

Levi Ketua Ikatan Mahasiswa Sultra Jabodetabek. (Foto: Dok Ist/Alkindi)

Puluhan Mahasiswa Sultra Gelar Aksi di Kementerian Lingkungan Hidup, Desak Usut Dugaan Kejahatan Lingkungan PT KAS di Muna

5 jam yang lalu | Hukum