Rp10 Ribu Tak Cukup, Gus Ipul Usul Purbaya Tambah Bantuan Korban Bencana

Jakarta, MI - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengusulkan penambahan bantuan jaminan hidup (jadup) bagi korban bencana di Sumatra. Usulan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyambangi Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (23/12/2025).

Gus Ipul menegaskan, bantuan untuk korban bencana tidak ideal jika hanya sebesar Rp10 ribu per hari, sebagaimana yang sempat ramai diberitakan sebelumnya. Ia pun meluruskan bahwa angka tersebut masih bersifat usulan dan terbuka untuk ditingkatkan.

"Misalnya, ini misalnya, jangan salah tulis lagi, misalnya nanti Rp15 ribu per orang per hari. Untuk apa? Untuk membeli lauk-pauk. Kalau Rp15 ribu kali sebulan berarti itu nanti Rp450 ribu per bulannya. Jadi, untuk membeli lauk-pauk," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.

Ia menegaskan bahwa ketentuan lama mengenai jaminan hidup korban bencana belum mengalami perubahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) sejak 2015 lalu. Revisi pada 2020 pun tidak mengubah besaran jaminan, yakni tetap Rp10 ribu per hari.

Atas dasar itu, Gus Ipul merasa perlu menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa guna membahas kesiapan tambahan anggaran. Ia mendorong ada kenaikan besaran jaminan hidup untuk para korban bencana.

"Maka, kami mengusulkan besarannya ini dinaikkan dari Rp10 ribu ke berapa nanti, yang sekarang kita akan menghitung dengan Kementerian Kesehatan. Ini, bantuan jadup ini adalah per orang, per individu," tegasnya.

"Saya belum berani menyebut angkanya (nominal jadup baru). Alhamdulillah akan didiskusikan lagi nanti dengan stafnya beliau (Menkeu Purbaya) lewat kesekjenan, nanti ditindaklanjuti," kata Gus Ipul soal respons Purbaya.

Ia menegaskan penyaluran bantuan jaminan hidup akan dilakukan setelah para korban bencana di Sumatra menempati hunian tetap maupun hunian sementara. Gus Ipul menyebut bantuan tersebut akan disalurkan langsung per bulan.

"Sekarang kita usulkan, kita usulkan untuk dinaikkan. Yang penting diusulkan untuk dinaikkan. Nah, nanti kita menghitungnya tentu bersama Kementerian Kesehatan, dibantu oleh Kementerian Keuangan," tuturnya.