Saleh Daulay Apresiasi Rencana Prabowo Bentuk Tim Arsitektur Perkotaan

Jakarta, MI - Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay, menilai rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk membentuk tim arsitektur perkotaan patut diapresiasi. Program ini dinilai sangat baik terutama dalam menjawab berbagai isu perkotaan dan kependudukan masa kini. 

Menurut Saleh, tingkat kepadatan penduduk, kemacetan, lapangan pekerjaan, patologi sosial, dan berbagai prolebmatika kehidupan sosial sudah sangat jelas ada di depan mata. Ia menambahkan, akar dari semua permasalahan itu sebenarnya berasal dari tata kota dan distribusi kekayaan alam. 

"Kalau di luar negeri, pemerintahnya dengan sengaja menata kota sejak awal berdiri. Tidak serta merta jadi sempurna. Perlu waktu yang lama dengan segala perkembangan yang melintasinya," ujar Saleh, Rabu (24/12/2025).

"Kalau mau sedikit rajin, silahkan baca cerita kota-kota di benua amerika, eropa, australia, dan negara-negara maju lainnya. Semua kota pasti memiliki sejarah dan keunikannya sendiri-sendiri. Bahkan banyak cerita menarik dan bahkan pengorbanan heroik di antara kisah dan cerita itu," sambungnya.

Ia menyebut bahwa Kota-kota di Indonesia sebenarnya memiliki cerita masing-masing. Namun, seringkali jalannya tidak sesuai rencana awal, dengan banyak penyimpangan yang terjadi di tengah proses pembangunan.

"Tidak heran jika banyak alur ceritanya yang lari dari hakikat awal cerita," ucapnya. 

Saleh mengatakan bahwa arah pengembangan kota kini sering ditentukan bukan oleh pemerintah atau pembuat kebijakan, melainkan oleh pengusaha dan pemilik modal.

"Orang yang tidak mempunyai kekuasaan, pasti tidak bisa melawan. Semua diselesaikan dengan cara tawar menawar. Bahkan kadang dengan cara-cara yang tidak wajar," tutur Saleh.

Menurutnya, mungkin inilah kondisi yang ingin diperbaiki oleh Prabowo. Namun, rencana tersebut bukan perkara mudah, mengingat sebagian besar tanah di kota besar sudah penuh dan padat, sehingga restrukturisasi akan membutuhkan biaya yang besar.

"Kalaupun itu mau dilakukan, pemerintah harus bertangan besi. Harus dimulai dengan pembentukan aturan hukum yang jelas. Meski jalan ini sulit, tetapi kalau tidak ada jalan lain, ya harus tetap ditempuh. Tanpa itu, tim arsitektur perkotaan yang disiapkan pasti tidak bisa bekerja," kata mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu. 

Agar program ini berhasil secara optimal, kata dia, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Semua rencana yang telah disepakati harus dilaksanakan secara merata dan bersama-sama, karena jika dilakukan secara parsial, hasilnya kemungkinan besar tidak akan maksimal. 

Selain itu, Saleh menyebut, banyak kasus menunjukkan bahwa pemerintah daerah sering kesulitan menyelesaikan masalah di wilayahnya sendiri. Dalam situasi seperti ini, mereka tentu sangat memerlukan arahan dan bantuan pemerintah pusat.