BreakingNews

Nama Sri Mulyani Ada di Dokumen Epstein Files? Ini Konteks Aslinya KPK Tangkap Wakil Ketua PN Depok Bambang Dugaan Suap Urus Perkara Jamdatun Narendra Jatna jadi Saksi Kunci Pemerintah RI dalam Kasus Ekstradisi Buronan KPK Tangkap Hakim di Depok dengan Ratusan Juta Uang Suap KPK Tangkap APH di Depok soal Dugaan Pengurusan Perkara, Uang Ratusan Juta Diamankan!

Berita psi Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

Pengadilan Negeri Depok (Foto: Dok MI/Aswan)

KPK Tangkap Wakil Ketua PN Depok Bambang Dugaan Suap Urus Perkara

6 jam yang lalu | Hukum

Jamdatun Kejagung Nerendra Jatna (Foto: Dok MI)

Jamdatun Narendra Jatna jadi Saksi Kunci Pemerintah RI dalam Kasus Ekstradisi Buronan

9 jam yang lalu | Hukum

KPK RI (Foto: Dok MI

Korupsi Tak Pandang Jabatan: APH Tertangkap KPK di Depok

10 jam yang lalu | Hukum

Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo, ditangkap KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan restitusi PPN Rp 48,3 miliar. Dari total uang apresiasi Rp 1,5 miliar, Mulyono menerima Rp 800 juta. OTT KPK juga menangkap Dian Jaya Demega dan Venasius Jenarus Genggor beserta barang bukti Rp 1,5 miliar, memperlihatkan praktik korupsi sistematis di DJP. (Foto: Dok MI)

Raja Suap DJP Era Sri Mulyani: KPK Bongkar Praktik Korupsi Rp 48,3 M di Banjarmasin

11 jam yang lalu | Hukum

Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo, ditetapkan tersangka dugaan suap pengurusan restitusi PPN senilai Rp 48,3 miliar. Mulyono disebut meraup Rp 800 juta dari total uang apresiasi Rp 1,5 miliar. OTT KPK menangkap Mulyono, Dian Jaya Demega, dan Venasius Jenarus Genggor beserta barang bukti Rp 1,5 miliar, mengungkap praktik korupsi sistematis di DJP. (Foto: Dok MI)

Skandal Pajak Banjarmasin: Kepala KPP Raup Rp 800 Juta dari “Uang Apresiasi” Restitusi Rp 48 M

11 jam yang lalu | Hukum

DPD LAKI DKI Jakarta melaporkan Kepala Sekolah SDN Malaka Jaya 04 Pagi dan Kasatlak Duren Sawit ke Inspektorat atas dugaan penggelapan gaji satpam, penyalahgunaan jabatan, dan arogansi dalam pengambilan keputusan yang merugikan masyarakat kecil. Satpam yang bekerja sejak 2022 tidak menerima buku tabungan dan kartu ATM, gaji dibayar tunai, sementara ibunya dilarang berjualan di kantin sekolah.

Buku Tabungan Satpam Digenggam Kepala SDN Malaka Jaya 04 Pagi: Dugaan Kolusi dan Penyalahgunaan Jabatan Terkuak!

13 jam yang lalu | Metropolitan

Uang Hasil Penyitaan KPK Terhadap Skandal Restitusi Pajak(Foto: Dok.MI/Albani)

Kepala Kantor dan Fiskus Jadi Tersangka, KPK Bongkar Praktik Suap di Jantung Pelayanan Negara

13 jam yang lalu | Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Dok MI)

OTT Bea-Cukai: 17 Orang Dicokok KPK, Skandal Impor Diduga Libatkan Eks Pejabat Penindakan

13 jam yang lalu | Hukum

DJP Kemenkeu (Foto: Dok MI/Aswan)

DJP Bongkar Skema Pajak “Hilang” senilai Rp583 M, Pemegang Saham 3 Perusahaan Ini Ikut Terbidik

14 jam yang lalu | Hukum

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Foto: Dok MI)

Dari Dirjen hingga Pegawai Pajak: Kenapa Anak Buah Sri Mulyani Tak Luput dari Jeratan Korupsi?

14 jam yang lalu | Hukum

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono (Foto: Istimewa)

Belum 1 Tahun Dilantik Sri Mulyani, Kepala KPP Banjarmasin Malah Tersangka Korupsi Pajak

14 jam yang lalu | Hukum

Puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) menggelar aksi demonstrasi di depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sidoarjo, Kamis (5/2/2026), mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhenti melindungi lingkar kekuasaan eksekutif dalam perkara yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah.

Nama Gubernur Jatim Diseret di Sidang Korupsi Hibah, KPK Diminta Berhenti Tebang Pilih

17 jam yang lalu | Hukum

Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel (Foto: Istimewa)

Tragedi Bocah NTT, Pakar Psikologi Forensik: Ini Bukan Soal Alat Tulis, Ini Alarm Besar Bangsa

18 jam yang lalu | Nasional

Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Foto: Dok MI/Ant)

OTT KPK Bongkar Busuk Pajak–Bea Cukai, MAKI Desak Menkeu Bersih-bersih Total!

18 jam yang lalu | Hukum

Pengamat Hukum Levi. (Foto: Dok MI/Alkindi)

Pengamat Hukum Levi: Skandal Pengadaan Fiktif PT PP Kejahatan Terstruktur — KPK Didesak Bongkar Direksi, Bukan Kambinghitamkan Bawahan

18 jam yang lalu | Hukum