OTT KPK Bongkar Busuk Pajak–Bea Cukai, MAKI Desak Menkeu Bersih-bersih Total!

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar borok aparat negara. Operasi Tangkap Tangan (OTT) terbaru menyeret pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, hingga unsur Bea dan Cukai. Rentetan OTT ini kian menegaskan bahwa dua institusi strategis pengelola penerimaan negara itu sedang berada dalam kondisi darurat korupsi.

Merespons penangkapan tersebut, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melontarkan desakan keras kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar tidak setengah-setengah membersihkan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. MAKI menilai, praktik kotor di dua lembaga itu sudah terlalu lama dibiarkan menggerogoti negara.

“OTT itu kalau bahkan dilakukan di semua perwakilan Pajak dan Bea Cukai, potensi dapat itu ada. Karena memang dugaan korupsi di sana terlalu banyak,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Monitorindonesia.com, Kamis (5/2/2026).

Boyamin menegaskan, persoalan di tubuh Pajak dan Bea Cukai bukan cerita baru. Ia mengaku telah berulang kali melaporkan dugaan penyimpangan, mulai dari penyelundupan kendaraan hingga barang-barang mewah, yang menunjukkan praktik curang masih merajalela dan seolah tak tersentuh.

“Itu menunjukkan Bea Cukai dan Pajak sedang tidak baik-baik saja. Dugaan saya, pembenahan belum mampu dilakukan. Kenakalan masih banyak, penyelundupan juga masih marak,” ujarnya lugas.

Ia menilai wacana Menteri Keuangan untuk mencopot seluruh pimpinan di lingkungan Pajak dan Bea Cukai bukan langkah berlebihan, melainkan kebutuhan mendesak. Boyamin menegaskan, pembenahan struktural tanpa penindakan hanya akan menjadi slogan kosong.

“Kalau Pak Purbaya mau copot semuanya, itu ada benarnya. Pembenahan saja tidak cukup. Harus ada penindakan. Saya dukung penuh KPK melakukan OTT di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Kalau tidak ada penindakan, orang tidak akan takut. Mereka cuma merasa apes kalau tertangkap,” kata Boyamin.

Menurutnya, OTT harus diperbanyak agar memberi efek kejut nyata. Tanpa itu, praktik korupsi akan terus berulang dengan pola yang sama.

“Kalau OTT diseringkan, baru ada pembenahan. Dan ini harus dibarengi Pak Purbaya. Orang-orang nakal itu dirumahkan, ya dirumahkan benar-benar,” tandasnya.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT di Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan tiga orang, termasuk Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono.

“KPK mengamankan sejumlah tiga orang. Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. Saat ini sedang dalam perjalanan menuju Jakarta,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (4/2).

Tak berhenti di Kalimantan Selatan, KPK juga melakukan OTT di kantor Bea Cukai di Jakarta. Operasi itu diduga berkaitan dengan praktik korupsi dalam pengurusan impor, kembali menampar keras wajah institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan penjaga keuangan negara.