BreakingNews

Suap Eksekusi Lahan Terkuak: Ketua PN Depok Diduga Ikut Main Fee Rp 850 Juta Gaji Rp50 Juta, Aset Miliaran: Kesaksian Sidang Tipikor Surabaya Bongkar Dugaan Penyimpangan Dana Hibah Jatim Tak Semua Layak Diselamatkan: BUMN Karya Disebut Bom Waktu Keuangan Negara Daftar Hakim PN Depok yang Dicokok KPK Perkara Lahan Diduga Diperjualbelikan, KPK Usut ‘Meeting of Minds’ di PN Depok

Berita as Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap percepatan eksekusi lahan sengketa antara PT Karabha Digdaya dan warga Tapos di Pengadilan Negeri Depok. Ketua dan Wakil Ketua PN Depok diduga meminta uang pelicin melalui juru sita agar proses eksekusi dipercepat. Nilai suap yang disepakati disebut mencapai Rp850 juta dan diserahkan bertahap. Selain itu, penyidik juga menelusuri dugaan penerimaan gratifikasi lain senilai miliaran rupiah. Seluruh tersangka telah ditahan dan dijerat pasal suap serta gratifikasi.

Hakim & Bos Perusahaan Diciduk KPK, Sengketa Lahan Depok Berujung Suap Rp850 Juta

8 menit yang lalu | Hukum

Fujika Senna Oktavia (Foto: Istimewa)

Gaji Rp50 Juta, Aset Miliaran: Kesaksian Sidang Tipikor Surabaya Bongkar Dugaan Penyimpangan Dana Hibah Jatim

2 jam yang lalu | Hukum

BUMN (Foto: Dok MI/Aswan)

Tak Semua Layak Diselamatkan: BUMN Karya Disebut Bom Waktu Keuangan Negara

4 jam yang lalu | Ekonomi

Dirjen Bea Cukai (Foto: Dok MI)

Jalur Tikus Resmi Terbuka: Borok di Bea Cukai hingga Jurus Menghilang Bos PT Blueray Cargo

6 jam yang lalu | Hukum

Ilustrasi visual yang menggambarkan penindakan korupsi di sektor impor, dengan simbol petugas penegak hukum, gerbang pelabuhan, serta sorotan terhadap tumpukan uang dan emas sebagai representasi dugaan harta tidak wajar pejabat Bea Cukai yang didorong untuk diaudit menyeluruh. (Foto: Dok MI)

Gerbang Impor Dijaga Koruptor? Saatnya Kekayaan Orang Bea Cukai Diaudit Total

8 jam yang lalu | Hukum

PN Depok (Foto: Dok MI/Aswan)

Hakim Teras PN Depok Terseret OTT KPK, MA Akui Kabar Penangkapan

8 jam yang lalu | Hukum

Ilustrasi penyidikan dugaan korupsi tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit periode 2015–2024 yang beririsan dengan masa kepemimpinan Menteri LHK saat itu. Visual menampilkan simbol penggeledahan, penyitaan dokumen, serta latar perkebunan sawit dan gedung Kejaksaan Agung sebagai gambaran proses hukum dan sorotan terhadap kebijakan pelepasan kawasan hutan. (Dok MI)

Penggeledahan Rumah Siti Nurbaya Buka Babak Baru: Nama Anak Ikut Terseret dalam Bayang-Bayang Kasus Sawit

9 jam yang lalu | Hukum

Telkomsel dan Sampoerna Retail Community (SRC) memperkuat kolaborasi strategis untuk mendorong akselerasi transformasi digital UMKM ritel melalui Pesta Retail SRC 2026. [Foto: Doc. Telkomsel]

UMKM Indonesia Naik Kelas, Telkomsel-SRC Satukan Langkah Majukan Ekosistem Ritel Nasional

9 jam yang lalu | Ragam

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Hasan Fawzi. (Foto: Dok MI)

Pemerintah Matangkan PP Demutualisasi BEI, Ini Tahapan Terbarunya

9 jam yang lalu | Ekonomi

Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno (Kiri) dan Jokowi Dodo (Kanan).(Foto Istimewa)

Rini Soemarno Kembali Dipanggil KPK, Jejak Kebijakan Menteri BUMN Disorot dalam Skandal Gas PGN–IAE

10 jam yang lalu | Hukum

Pakar Hukum Pidana Universitas Borobudur Hudi Yusuf. (Foto: Dok MI)

Pakar Hukum Pidana Universitas Borobudur: OTT di Bea Cukai Bukti Kejahatan Impor Sudah Jadi “Rahasia Umum”

10 jam yang lalu | Hukum

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdullah (Foto: Dok MI/DPR)

DPR Semprot Praktik Kotor Pajak dan Bea Cukai: Gaji Tinggi Tak Jamin Bebas Korupsi

10 jam yang lalu | Hukum

Praktisi hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

KPK Jangan Tebang Pilih: Skandal Proyek Fiktif PT PP Dituntut Bongkar Direksi

10 jam yang lalu | Hukum

Ketua Ikatan Mahasiswa Sulawesi Tenggara (IM Sultra) Jabodetabek Lefi. (Foto: Dok Ist/Didin)

Mahasiswa Jakarta Bongkar Dugaan Sawit Ilegal: PT Krida Agri Sawita Dilaporkan ke KLH, Aktivitas Jalan Meski AMDAL Belum Disahkan

11 jam yang lalu | Hukum

Gubernur BI, Perry Warjiyo. (Foto: Dok Istimewa)

BI: Outlook Negatif Moody’s Tidak Mencerminkan Pelemahan Fundamental Ekonomi Indonesia

11 jam yang lalu | Ekonomi