Trump Mengklaim Venezuela, Meksiko–Kolombia–Greenland Disebut Target Berikutnya: Indonesia Masih Bisa Berbuat Apa?

Jakarta, MI — Di Venezuela, kejatuhan simbol negara justru disambut sorak-sorai. Ketika kabar Presiden Nicolas Maduro dan istrinya digelandang pasukan elit Delta Force ke Amerika Serikat beredar, rakyat tak berduka. Mereka bersukacita. Sebuah ironi telanjang: penguasa tumbang, publik bertepuk tangan.

Dalam keterangannya yang masuk ke dapur redaksi Monitorindonesia.com, Minggu (18/1/2026), Andre Vincent Wenas, pemerhati ekonomi-politik dan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta, menilai ini bukan drama spontan. Ini puncak akumulasi kebencian pada rezim yang dinilai sewenang-wenang, korup, dan berkelindan dengan narko-politik. Momentum itu dibaca dingin oleh Washington.

Dari kabin Air Force One, Presiden Donald Trump menyampaikan ancaman tanpa basa-basi di hadapan wartawan: “The second strike of Venezuela is possible if its leaders do not behave.” Pesannya jelas: halaman belakang Amerika—Western Hemisphere—adalah ruang kelas. Siapa bandel, dihukum.

Sejarah menegaskan pola itu. Hegemoni AS di belahan barat nyaris absolut, dengan pengecualian Kuba yang sejak lama dibidik—dari Teluk Babi (1961) era Dwight D. Eisenhower, Krisis Misil Kuba (1962) di masa John F. Kennedy, hingga duel ideologi melawan Fidel Castro yang ditopang Uni Soviet pimpinan Nikita Khrushchev. Venezuela kini masuk bab baru.

Meksiko dan Kolombia ikut ketar-ketir. Kartel narkoba—yang kisahnya dipopulerkan serial Narcos—lama dituduh mengempit otoritas negara demi membanjiri pasar AS. Relasinya ganjil: pasar Amerika mencintai barangnya, membenci produsennya. Arus kas ratusan juta hingga miliaran dolar mengalir, dicuci rapi lewat bank dan instrumen keuangan global.

Tak heran para bankir di Swiss, Singapura, Cayman Islands, dan yurisdiksi lain mengamati Venezuela dengan saksama. Negara asal Miss World dan Miss Universe itu kini jadi simpul risiko. Pertanyaannya menyentil: apakah uang cucian kartel ikut menyusup ke portofolio bursa dan investasi kawasan, termasuk Indonesia? Tak ada yang benar-benar tahu.

Alasan “keamanan” yang dipakai di Venezuela mudah didaur ulang untuk Meksiko dan Kolombia. Armada bisa berlabuh di halaman depan, elite bisa “diajak jalan-jalan” ke Guantanamo, dan peradilan—katanya—dibuat tampak adil. Dunia pernah melihat filmnya; naskahnya tak asing.

Di titik ini, Indonesia diuji. Pernyataan di forum HAM PBB menegaskan komitmen konstitusional pada perdamaian, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Namun dilema Venezuela tajam: membela hak asasi rakyat yang ditekan rezim atau menjaga kedaulatan negara? Apalagi Maduro bukan sekadar isu narkoba. Ada jejak rencana “kudeta halus”—mirip “kudeta merambat”—yang menyingkap persekongkolan elite dan kepentingan eksternal. Dan jangan lupa fakta strategisnya: Venezuela menyimpan cadangan minyak terbesar dunia, sekitar 303 miliar barel—melampaui Arab Saudi.

Lihat pula Greenland. Bukan soal kokain, melainkan geostrategi dan mineral langka. Pulau es raksasa itu berada di bawah Kerajaan Denmark, ditolak untuk dijual, namun dibidik karena nilai militernya. Trump menyebutnya lugas: Amerika “membutuhkan” Greenland demi keamanan nasional. Tanpa tedeng aling-aling.

Penggiringan Maduro terjadi di saat paling “menguntungkan”: rakyatnya sendiri muak, dunia mengecam, legitimasi runtuh. Indonesia—yang memegang peran penting di Dewan HAM—harus pandai bermanuver. Bebas-aktif bukan slogan kosong: membela perdamaian dunia, menghormati kedaulatan, sekaligus melindungi kepentingan nasional.

Pelajarannya keras namun sederhana. Diplomasi harus tajam, kerja sama ekonomi harus cermat, dan pertahanan nasional tak boleh diabaikan. Sejarah mengingatkan, “Si vis pacem, para bellum.” Jika menginginkan damai, bersiaplah.