Timboel Siregar Kritik Board of Peace Trump, Indonesia Terancam Bayar Rp17 Triliun

Jakarta, MI – Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar mengkritik keras gagasan “Board of Peace” yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk rekonstruksi Gaza. Menurutnya, skema tersebut justru menyimpang dari semangat perdamaian dan lebih menyerupai proyek kepentingan ekonomi sepihak.

“Board of Peace-nya Trump sepertinya menjadi Board of Property-nya Trump untuk merekonstruksi Gaza,” kata Timboel kepada Monitorindonesia.com, Minggu (25/1/2026).

Ia menilai Trump telah membajak mekanisme Board of Peace versi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sebelumnya telah diputuskan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 Tahun 2025. Dalam skema baru tersebut, negara-negara Eropa bahkan ditinggalkan dan tidak dilibatkan secara substantif.

“Ini jelas bukan lagi produk multilateral. Trump membuat Board of Peace versinya sendiri dan meninggalkan negara-negara Eropa. Dominasi kepentingan Amerika Serikat akan sangat kental,” tegasnya.

Timboel juga menyoroti posisi Indonesia yang dinilai tidak konsisten dengan sikap politik luar negeri bebas aktif. Apalagi, Indonesia baru saja terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada Januari 2026.

“Sebagai Presiden Dewan HAM PBB yang baru terpilih, seharusnya Indonesia konsisten dengan produk PBB, termasuk Resolusi DK PBB 2803. Jangan malah ikut skema di luar PBB,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengkritik keras rencana pembebanan iuran kepada Indonesia dalam Board of Peace versi Trump yang nilainya mencapai 1 miliar dolar AS atau hampir Rp17 triliun, di tengah kondisi APBN 2026 yang sedang mengalami defisit besar.

“Dengan kondisi fiskal seperti sekarang, Indonesia malah disuruh bayar hampir Rp17 triliun. Padahal uang sebesar itu bisa dipakai membangun RSUD tipe C di 66 kabupaten/kota yang sampai hari ini belum punya rumah sakit memadai,” kata Timboel.

Menurutnya, pembangunan RSUD tidak hanya berdampak langsung pada layanan kesehatan rakyat, tetapi juga membuka lapangan kerja luas, baik pada tahap konstruksi maupun saat operasional rumah sakit.

“Manfaatnya jelas untuk rakyat Indonesia. Sementara di Board of Peace Trump, Indonesia hanya jadi penyerta. Kepentingan Trump yang akan mendominasi,” pungkasnya.