Respons Istana soal OTT KPK yang Menjerat Dua Kepala Daerah

Jakarta, MI – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjaring dua kepala daerah dalam kurun waktu satu hari.

Prasetyo menyampaikan keprihatinan pemerintah atas kembali terungkapnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi persoalan serius yang mengakar dan membutuhkan upaya pemberantasan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Ini membuktikan bahwa masalah korupsi masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus bersama-sama kita perangi,” kata Prasetyo, dikutip Rabu (20/1/2026).

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menekankan pentingnya integritas dan komitmen antikorupsi dalam berbagai kesempatan.

Pesan tersebut disampaikan berulang kali sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam melawan segala bentuk praktik korupsi di semua tingkatan pemerintahan.

"Berkali-kali dalam berbagai forum, Bapak Presiden terus mengingatkan hal tersebut," ujarnya. 

Sebagai informasi, KPK sebelumnya menjaring dua kepala daerah dalam OTT yang berlangsung di dua lokasi berbeda. Keduanya adalah Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo.

Lembaga antirasuah telah menetapkan keduanya sebagai tersangka usai terjaring operasi senyap tersebut.

Wali Kota Madiun Maidi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan fee proyek dan pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun.

Sementara itu, Bupati Pati Sudewo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.