Perencanaan Ambur-adul, Gubernur Pramono Setop Operasional RDF Rorotan Usai Warga Dicekik Bau Busuk

Jakarta, MI — Amburadulnya perencanaan dan tata kelola proyek pengolahan sampah kembali memakan korban. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya menghentikan sementara operasional fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, setelah keluhan bau menyengat dari warga terus berulang dan memicu aksi pemblokiran truk sampah. 

“Untuk sementara ini saya minta untuk di-stop,” tegas Pramono saat meninjau langsung RDF Rorotan, Jumat (30/1/2026). 

Penghentian ini menjadi tamparan keras bagi proyek yang sejak awal digadang-gadang sebagai solusi modern pengolahan sampah Ibu Kota. Alih-alih ramah lingkungan, RDF Rorotan justru memunculkan persoalan klasik: bau busuk, keresahan warga, dan manajemen yang tak siap jalan. 

Pramono secara terbuka mengakui sumber masalah bukan pada mesin, melainkan transportasi sampah yang semrawut. Air lindi yang menetes dari truk pengangkut sampah disebut sebagai biang keladi bau menyengat yang mencemari lingkungan permukiman warga. 

“Masalahnya adalah transportasi dan untuk itu saya sudah minta untuk dilakukan perbaikan,” ujarnya. 

Ironisnya, Pramono menyebut RDF Rorotan telah beberapa kali menjalani proses commissioning dengan kapasitas ratusan ton per hari dan diklaim tidak bermasalah. Fakta di lapangan justru berkata lain: warga mencium bau busuk hampir setiap hari. 

Gubernur juga menyinggung kebijakan Pemprov DKI yang telah membeli armada pengangkut sampah baru pada 2025 dan melarang penggunaan truk lama. “Kami di tahun 2025 kemarin membeli alat transportasi untuk mengangkut sampah yang baru. Yang lama saya tidak izinkan untuk digunakan,” katanya. 

Namun, pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan publik: mengapa persoalan transportasi masih terjadi jika armada lama sudah dilarang? Di sinilah kritik terhadap perencanaan dan pengawasan proyek RDF Rorotan kian menguat. Pramono menegaskan Pemprov DKI siap bertanggung jawab jika warga menanggung biaya akibat dampak bau tersebut. 

“Kalau ada biaya itu sebenarnya Pemerintah DKI Jakarta bisa bertanggung jawab,” ucapnya. 

Sebelumnya, ketegangan memuncak ketika warga di sekitar RDF Rorotan memblokade truk pengangkut sampah pada Senin (26/1/2026) malam. 

Aksi ini dilakukan setelah bau busuk kian sering tercium dalam sepekan terakhir. 

“Sejumlah warga JGC, Metland, Karang Tengah dan Harapan Indah memblokade truk RDF yang beraktivitas karena memang sejak seminggu terakhir ini mulai sering tercium bau busuk,” kata Wahyu Andre, warga Klaster Shinano JGC.

 Warga lain, Vincent, mengungkapkan bau dari RDF telah mengganggu aktivitas dan kenyamanan hidup mereka. 

“Kami datang ke RDF karena merasa terganggu dengan bau terus menerus beberapa hari ini. Kami memarkirkan kendaraan di depan RDF di ujung luar sisi jalan,” ujarnya. 

Kasus RDF Rorotan kini menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI Jakarta: solusi teknologi tinggi tanpa perencanaan matang dan pengawasan ketat hanya akan melahirkan konflik baru di tengah masyarakat. Proyek pengelolaan sampah yang semestinya menyehatkan kota justru berubah menjadi sumber polusi dan kemarahan publik.