Risk Forum Review Ungkap Fakta Pahit: Krisis Kepercayaan Guncang Pasar Modal RI

Jakarta, MI - Akhir Januari 2026 menjadi momen yang menampar keras pasar modal Indonesia. IHSG rontok tajam hingga memicu dua kali trading halt—tanda bahaya bahwa yang runtuh bukan cuma harga saham, tapi fondasi kepercayaan. Dalam hitungan jam, Indonesia berubah dari pasar yang dianggap menjanjikan menjadi pasar yang dipertanyakan kredibilitasnya.

Krisis ini meledak setelah keputusan MSCI membekukan rebalancing saham Indonesia. Lembaga indeks yang menjadi acuan triliunan dolar dana global itu menyoroti masalah yang selama ini dibisikkan pelaku pasar: transparansi kepemilikan saham yang buram, data free float yang diragukan, dan minimnya pengungkapan Ultimate Beneficial Owner (UBO).

Akibatnya brutal. IHSG sempat terjun lebih dari 7% dan kembali ambruk 8% di awal sesi berikutnya sebelum ditahan intervensi regulator. Namun seperti retakan pada kaca, kerusakan reputasi sudah telanjur menyebar.

Peringatan tentang pentingnya transparansi sebenarnya sudah lama digaungkan. Janet Yellen pernah menegaskan:

“Corporate transparency can bring economic benefits as well: protecting our financial system, reducing due diligence costs, enabling fair competition, and supporting economic growth… Work to build and maintain a resilient financial system is never over.”
Kalimat itu kini terasa seperti cermin bagi kondisi Indonesia.

Tekanan makin dalam ketika raksasa keuangan global ikut mundur. Goldman Sachs menurunkan rekomendasi Indonesia menjadi underweight dengan peringatan: “We expect the market to remain under pressure and do not see this as an entry point.” Sementara UBS Group AG menyatakan: “Overhang pressure will persist until there is clarity on regulatory direction and MSCI re-evaluation results.”

Namun yang membuat laporan Risk Forum Review edisi ini menggigit bukan hanya data, melainkan nada ultimatum dari para penulisnya, Senin (2/2/2026).

Adler Haymans Manurung menulis tajam: “Transparansi dan integritas adalah fondasi non-negotiable untuk akses modal, stabilitas finansial, dan kepercayaan jangka panjang. Indonesia tidak bisa lagi mengabaikan tuntutan ini tanpa konsekuensi ekonomi yang sangat serius.”

Nada serupa datang dari Wijayanto Samirin yang memperingatkan:
“Pasar global tidak menilai niat, mereka menilai data. Tanpa keterbukaan kepemilikan dan risiko yang terukur, Indonesia akan dipersepsikan sebagai yurisdiksi berisiko tinggi.”

Sementara Sofyan Rambey menegaskan dengan bahasa yang lebih lugas:
“Ini bukan lagi soal reputasi, tapi soal kelayakan Indonesia untuk tetap menjadi bagian dari arus modal global.”

Ancaman terbesarnya bukan sekadar volatilitas, melainkan status Indonesia sebagai emerging market. Jika hingga evaluasi Mei 2026 perbaikan tidak nyata, Indonesia berisiko turun kelas menjadi frontier market. Artinya potensi capital outflow miliaran dolar, likuiditas menyusut, biaya modal melonjak, dan rupiah makin rapuh.

Masalahnya juga terhubung dengan isu global yang lebih luas. Dunia kini menuntut transparansi terintegrasi—keuangan dan iklim. Risiko iklim dianggap risiko finansial. Negara yang lambat membuka data emisi dan tata kelola keberlanjutan dianggap menyimpan bom waktu di neraca ekonominya. Indonesia masih tertinggal dalam penerapan penuh standar ini, membuat investor global semakin sulit menilai risiko sebenarnya.

Krisis MSCI ini pada akhirnya bukan hanya tentang indeks saham. Ini tentang apakah Indonesia mau bermain di liga transparansi global, atau memilih nyaman dalam kabut domestik yang justru menakutkan investor luar.

Waktu yang tersisa bukan tahunan, melainkan hitungan bulan. Dan seperti ditegaskan dalam laporan itu, dunia tidak menunggu janji. Dunia menunggu bukti.