Tantangan Menggunung, Janji Menggantung: Masa Depan Tenaga Kerja di Ujung Tanduk

PEMERINTAH menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2026 sebesar 5,4 persen dengan penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 3–4 juta orang. 

Namun, target tersebut tidak terlepas dari tantangan global maupun domestik, terutama jika melihat capaian penciptaan lapangan kerja periode Agustus 2024–Agustus 2025 yang baru mencapai 1,99 juta orang. Publik pun mempertanyakan realisasi target tahun 2026.

Tantangan global yang dihadapi meliputi ketidakpastian geopolitik seperti perang Israel–Palestina, Rusia–Ukraina, serta ketegangan kawasan Kamboja–Thailand. Selain itu, konflik dagang akibat kebijakan tarif Amerika Serikat dan arah kebijakan suku bunga Federal Reserve akan memengaruhi rantai pasok global serta nilai tukar rupiah.

Di dalam negeri, APBN 2026 juga harus menanggung beban pemulihan bencana banjir di Sumatera dan wilayah lainnya. Pemerintah masih berfokus pada program strategis seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih yang membutuhkan pembiayaan besar.

Kondisi tersebut dapat mengurangi ruang fiskal untuk mendorong sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja formal.

Target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026 jelas berhubungan erat dengan kemampuan membuka lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas. 

Mengacu data BPS Agustus 2025, dari 1,99 juta lapangan kerja baru yang tercipta selama setahun, hanya sekitar 200 ribu bersifat formal sedangkan 1,66 juta lainnya merupakan pekerjaan informal. 

Dominasi pekerjaan informal ini menunjukkan rendahnya perlindungan terhadap pekerja, baik dari sisi upah layak, kepastian kerja, jaminan sosial, maupun standar K3.

Jika tren tersebut berlanjut, komitmen pemerintah Prabowo untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun berpotensi tidak tercapai. Dengan rata-rata hanya 2 juta per tahun, total lapangan kerja yang tercipta hanya sekitar 10 juta, jauh dari target.

Ke depan, pembukaan lapangan kerja cenderung didominasi sektor padat modal dan teknologi. Ini menuntut peningkatan kualitas tenaga kerja. Hingga kini, struktur angkatan kerja masih didominasi lulusan SD dan SMP (sekitar 53 persen), sehingga keterbatasan keterampilan menjadi hambatan besar bagi pengembangan industri modern. 

Mismatch keterampilan masih terjadi, di mana lulusan baru tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang kian terdigitalisasi dan mengedepankan otomasi. Urbanisasi juga memicu konsentrasi lapangan kerja di perkotaan dan memperlebar ketimpangan wilayah.

Di sisi lain, industri padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja terus melemah. Sektor tekstil dan alas kaki banyak yang berguguran, sehingga meningkatkan potensi pengangguran. 

Penurunan Transfer ke Daerah sekitar Rp200 triliun pada 2026 juga dikhawatirkan menghambat pembangunan ekonomi daerah dan pembukaan lapangan kerja di wilayah luar Jawa.

Selain itu, anggaran pemerintah tersedot untuk penanganan bencana dan pemulihan infrastruktur. Kesempatan untuk mendorong sektor-sektor yang kaya peluang kerja seperti pariwisata, kelautan, perikanan, dan pertanian belum dioptimalkan secara maksimal untuk memperluas lapangan kerja formal.

Dengan berbagai persoalan tersebut, penciptaan lapangan kerja di atas 2 juta pada 2026 tampaknya sulit dicapai, terutama untuk sektor formal. Pemerintah perlu segera merespons tantangan-tantangan struktural ini apabila ingin memenuhi target penciptaan lapangan kerja 3–4 juta sesuai rencana.