Pemulihan Pascabencana, Pemerintah Siapkan Rp51 T untuk Sumatera 2026

Jakarta, MI - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp51 triliun untuk membangun kembali tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana banjir dan longsor. Dana pemulihan itu disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

"Jadi kita siapkan disamping itu untuk pemanfaatan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak, estimasinya Rp 51 triliun," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam rakor satgas pemulihan pasca bencana yang disiarkan di YouTube DPR RI, Selasa (30/12/2025).

Sementara itu, pada tahun berjalan pemerintah telah menyalurkan Rp268 miliar bantuan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang mencakup 52 kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor.

"Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat yg ini diperintah bapak presiden. Total dananya Rp 268 miliar, yang 3 provinsi, 52 kabupaten/kota yang terdampak. ini program presiden Rp 4 miliar per Kabupaten dan Rp 20 miliar per provinsi itu sudah dicairkan semua harusnya waktu itu," kata Purbaya.

Selain itu, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 650 miliar untuk penanggulangan bencana di Sumatera.

BNPB juga mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun guna menangani dampak banjir di Sumatera. Purbaya optimistis pengajuan tambahan dana itu telah disetujui.

"Jadi dana siap pakai dialokasikan untuk 3 provinsi terdampak, cukup banyak sudah berapa ratus miliar yang anggaran asli BNPB, tapi mereka sudah minta tambahan ke kami Rp 1,4 triliun ini masuk 18 Desember 2025. Ini untuk bencana Sumatera sebesar Rp 650 miliar," tuturnya.

Saat ini, pemerintah masih memiliki Rp1,51 triliun dana tanggap darurat atau dana siap pakai yang disiapkan sebagai cadangan bencana. Dana itu dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Purbaya mengingatkan agar pengajuan dilakukan sebelum akhir tahun, sebab jika diajukan pada tahun anggaran berikutnya, dana tersebut berpotensi hangus dan justru menjadi pengurang alokasi anggaran.

"Uangnya ada, tinggal dipercepat, kalau bisa besok atau hari ini (diajukan), biar besok bisa dicairkan. Jangan sampai tahun depan, kalau tahun depan anggarannya beda lagi. Jadi saya mau habis, (kalau) hangus tahun ini, tahun depan jadi pengurangan. Jadi kalau bisa dihabisinnya tahun ini ada Rp 1,51 triliun," pungkasnya.