Sering Disebut Dalam Kasus yang Menjerat Menteri, Jokowi: Tidak Ada Arahan Untuk Korupsi

Jakarta, MI– Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait namanya yang kerap disebut dalam sejumlah perkara dugaan korupsi yang menjerat beberapa menteri di era pemerintahannya.

Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan perintah maupun arahan kepada para menterinya untuk melakukan tindak pidana korupsi. 

"Iya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya. Karena apa pun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden," kata Jokowi, dikutip Sabtu (31/1/2026).

Meski mengakui bahwa kebijakan kementerian merupakan bagian dari garis besar kebijakan presiden, Jokowi menegaskan hal itu tidak bisa diartikan sebagai perintah untuk melakukan pelanggaran hukum.

"Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi," tegasnya.

Ia kembali menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan, arah kebijakan memang berasal dari presiden, namun pelaksanaan teknis tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pejabat.

Pernyataan ini muncul setelah nama Jokowi beberapa kali disebut dalam proses penyelidikan maupun penyidikan kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum.

Beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju yang tersandung perkara hukum diketahui pernah menyebut nama Jokowi saat dimintai keterangan oleh penyidik.

Di antaranya adalah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus Chromebook, hingga mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di kasus kuota haji.