Jaksa Kejati Banten Terjaring OTT KPK! Dugaan Pemerasan WNA Menguat

Jakarta, MI - Operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengguncang aparat penegak hukum. Kali ini, seorang jaksa yang bertugas di lingkungan Kejaksaan Tinggi Banten diduga ikut terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (17/12/2025).

Dalam penindakan tertutup tersebut, tim antirasuah mengamankan lima orang, salah satunya disebut-sebut berasal dari unsur jaksa aktif. Informasi yang diperoleh Monitorindonesia.com, bahwa operasi senyap ini diduga kuat berkaitan dengan praktik pemerasan terhadap Warga Negara Asing (WNA).

Di lain sisi, Rangga Adekresna, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) pada Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten saat dikonfirmasi Monitorindonesia.com pada Kamis (18/12/2025) pagi menyatakan bahwa hingga detik ini pihaknya masih menunggu informasi dari pihak KPK.

"Masih menunggu informasi," singkatnya.

Sementara Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penindakan, namun belum membuka identitas maupun konstruksi perkara secara rinci.

“Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, tim mengamankan sejumlah lima orang di wilayah Banten,” kata Budi, Kamis (18/12/2025).

Ia menegaskan seluruh pihak yang ditangkap masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih.

“Siapa saja yang diamankan dan perkara apa yang sedang ditangani akan kami sampaikan setelah proses awal selesai,” ujarnya.

Sumber internal menyebut, OTT ini berawal dari laporan dugaan pemerasan sistematis yang dilakukan oknum jaksa terhadap seorang WNA dengan memanfaatkan kewenangan penegakan hukum. Praktik tersebut diduga berlangsung berulang dan melibatkan pihak lain.

Sesuai ketentuan hukum acara pidana, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan—apakah ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.

OTT ini kembali menambah daftar panjang aparat penegak hukum yang terseret operasi antikorupsi, sekaligus menjadi ujian serius bagi integritas institusi kejaksaan di daerah.