Sekjen Demokrat Dukung Penegak Hukum Usut Dugaan Korupsi Di BUMN

Jakarta, MI - Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron mendukung penegak hukum untuk mengusut dugaan korupsi di beberapa BUMN

"Sebenarnya kalau pegang teguh judment roul dari UU BUMN tidak akan terjadi korupsi di BUMN. Siapa pun yang melanggar hukum, melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, ya silahkan, kita punya ranah hukum dan ada penegak hukum," kata Herman Khaeron di Jakarta, Jumat (2/5).

Selain itu, ia juga mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan meninjau ulang direksi dan komisaris di BUMN. katanya, salah satu cara untuk membersihkan direksi dan komisaris bermasalah atau korupsi adalah dengan membuang mereka yang bermasalah.

"Setuju, yang bermasalah, yang membiarkan banyak terjadi korupsi di wilayah kerjannya, ya digantinya," kata anggota Komisi VI DPR RI itu. 

Herman Khaeron menambahkan, untuk memilih direksi dan komisaris BUMN, harus mempunyai kriteria, kemampuan, kapasitas kapabilitas, kredibilitas. 

"Itu kan sudah ada kriteria dalam syarat-syarat untuk menjadi direksi dan komisaris BUMN, yakni memiliki kemampuan, kapasitas, kredibilitas. Ukuran-ukuran yang normatif itu harus sejalan dengan saat pemilihan," kata Herman.