Jepang Diguncang Judi Politik Takaichi: Parlemen Dibubarkan, Rakyat Dipaksa Memilih Cepat

Jakarta, MI - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengguncang panggung politik Negeri Sakura. Tanpa banyak basa-basi, Takaichi mengumumkan pembubaran parlemen pekan ini dan menyeret Jepang ke pemilihan umum kilat pada 8 Februari 2026. Langkah berani ini dibaca luas sebagai perjudian politik tingkat tinggi demi mengamankan kekuasaan penuh di tengah tekanan ekonomi dan memanasnya geopolitik Asia Timur.

Dalam konferensi pers Senin (19/1/2026), Takaichi memastikan majelis rendah akan dibubarkan pada 23 Januari. Mesin kampanye mulai dipanaskan 27 Januari, sementara rakyat Jepang dipanggil ke bilik suara pada 8 Februari. Semua berlangsung cepat, keras, dan penuh risiko.

“Apakah Sanae Takaichi layak menjadi perdana menteri? Saya serahkan keputusan itu sepenuhnya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan,” kata Takaichi, dikutip AFP. Pernyataan itu sekaligus menjadi tantangan terbuka kepada publik dan lawan politiknya.

Sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang, Takaichi jelas bertaruh pada popularitas pribadinya. Ia berharap elektabilitas individu dapat menutupi merosotnya citra Partai Demokrat Liberal (LDP), partai penguasa yang telah mendominasi Jepang selama puluhan tahun namun kini kian kehilangan kepercayaan publik. Meski baru menjabat sejak Oktober, survei menunjukkan kinerja kabinetnya relatif positif, kontras dengan tren penurunan dukungan terhadap LDP.

Saat ini, blok pemerintahan—LDP bersama mitra koalisinya, Partai Inovasi Jepang (JIP)—hanya menggenggam mayoritas tipis di majelis rendah. Posisi rapuh ini dinilai menghambat agenda besar Takaichi, mulai dari belanja fiskal agresif hingga lonjakan anggaran pertahanan.

“Jika LDP meraih mayoritas tunggal, ruang gerak perdana menteri akan jauh lebih leluasa tanpa sandera kompromi politik,” ujar Sadafumi Kawato, profesor emeritus Universitas Tokyo.

Taruhannya tidak kecil. Kabinet Takaichi telah menyetujui anggaran jumbo 122,3 triliun yen untuk tahun fiskal mulai April 2026. Dana raksasa ini diklaim vital untuk meredam inflasi dan menopang pemulihan ekonomi Jepang—ekonomi terbesar keempat dunia. Namun oposisi menilai pembubaran parlemen justru berpotensi menunda pengesahan anggaran krusial tersebut.
“Ini langkah yang mengorbankan mata pencaharian rakyat,” kecam Jun Azumi dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDP).

Di luar negeri, pemilu kilat juga dibaca sebagai manuver untuk memperkuat posisi Jepang menghadapi China. Hubungan Tokyo–Beijing memburuk sejak November, setelah Takaichi menyatakan Jepang bisa terlibat secara militer jika China menyerang Taiwan. Dengan mandat rakyat yang lebih kuat, Takaichi diyakini ingin menaikkan daya tawar Jepang di meja diplomasi internasional.

Namun risiko balasan mengintai. Mikitaka Masuyama, dekan National Graduate Institute for Policy Studies, memperingatkan kemenangan telak Takaichi justru bisa memicu tekanan ekonomi dari Beijing. China disebut dapat “menghukum” pemilih Jepang melalui pembatasan perdagangan, termasuk larangan ekspor barang dual-use dan pembatasan logam tanah jarang—komoditas vital bagi industri kendaraan listrik hingga persenjataan.

Kekhawatiran publik pun nyata. Jajak pendapat harian Asahi menunjukkan 60% responden takut memburuknya hubungan Jepang–China akan menghantam perekonomian domestik.

Di dalam negeri, peta politik semakin ruwet. Di bawah pendahulu Takaichi, Shigeru Ishiba, LDP dan mitra lamanya Komeito kehilangan mayoritas di dua pemilu nasional terakhir. Kekalahan itu membuka ruang bagi partai-partai kecil, termasuk Sanseito yang mengusung narasi populis keras soal imigrasi.

Menjelang pemilu cepat, Komeito justru merapat ke CDP untuk menantang dominasi Takaichi. Aliansi ini berharap dapat menggerus suara LDP dan menarik pemilih mengambang.

Pemilu 8 Februari bukan sekadar kontestasi rutin. Ini adalah referendum politik atas kepemimpinan Sanae Takaichi—apakah ia akan keluar sebagai pemimpin dengan mandat mutlak, atau justru terjerat oleh taruhan besar yang ia pasang sendiri.