Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11% pada 2025, Masih di Bawah Target APBN
Jakarta, MI – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa perekonomian Indonesia sepanjang 2025 tumbuh sebesar 5,11%. Capaian ini sedikit di bawah target APBN 2025 sebesar 5,2%, namun tetap lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2024 yang tercatat 5,03%.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada 2025 terjadi di hampir seluruh lapangan usaha, kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi 0,66%.
Beberapa sektor mencatatkan pertumbuhan tertinggi, antara lain:
- Jasa Lainnya: tumbuh 9,93%
- Jasa Perusahaan: tumbuh 9,10%
- Transportasi dan Pergudangan: tumbuh 8,78%
Sementara itu, sektor-sektor dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional juga menunjukkan kinerja positif. Industri Pengolahan tumbuh 5,30%, sedangkan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meningkat 5,49%.
"Industri pengolahan serta perdagangan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Amalia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Amalia menyebut, dari sisi wilayah, Pulau Jawa masih mendominasi struktur ekonomi nasional dengan kontribusi mencapai 56,93% terhadap PDB dan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30% sepanjang 2025.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada di kisaran 5% hingga 5,2%.
"(Pertumbuhan ekonomi 2025) 5 koma sekian, mendekati 5,2 atau sekitar 5,15," ujarnya kepada awak media pada Selasa (3/2).
Menanggapi realisasi pertumbuhan yang sedikit di bawah target APBN 2025, Purbaya menyatakan hal tersebut masih memungkinkan terjadi. Namun, ia menegaskan bahwa kepastian angka pertumbuhan baru dapat ditentukan setelah data resmi dirilis oleh BPS.
Dengan realisasi 5,11%, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dinilai tetap solid dan sejalan dengan ekspektasi pemerintah, meskipun menghadapi berbagai tantangan global dan domestik.
Topik:
pertumbuhan-ekonomi pertumbuhan-ekonomi-indonesia ekonomi-indonesia bps