Beraninya Bahlil Benturkan Prabowo dengan Rakyat! Nggak Takut 'Ditendang'?

Jakarta, MI - Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, membuat kebijakan melarang pengecer menjual elpiji (LPG) 3 kg tanpa perintah Presiden Prabowo Subianto terus menuai sorotan. Selain langkahi Prabowo dan DPR, Bahlil juga dinilai membenturkan Prabowo dan rakyat.

Bahlil beralasan bahwa pengambilan kebijakan sudah disusun sejak 2023 berdasarkan temuan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menyebut banyak oknum pengecer menyalahgunakan penyaluran gas melon.

Namun hal itu dinilai Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, tidak masuk akal. "Alasan Bahlil sangat tidak masuk akal. Mengada-ada, mencari alibi," kata Anthony, Kamis (6/2/2025).

Pertama, ungkap dia, tindak lanjut temuan BPK harus dilaksanakan oleh atau harus mendapat persetujuan dari Presiden sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan keuangan negara (APBN).

Menteri, tegas dia, tidak boleh bertindak tanpa instruksi atau persetujuan dari Presiden, apalagi untuk hal yang sangat penting dan genting seperti distribusi gas LPG 3 kg yang melibatkan masyarakat miskin.

"Kedua, kalau Bahlil mau menindak lanjuti temuan BPK sejak 2023 terkait distribusi gas elpiji 3kg ini, kenapa tidak dilakukan di masa pemerintahan Jokowi tahun 2024?" 

"Kenapa kebijakan kisruh yang menghebohkan ini dilakukan pada 100 hari pemerintahan Prabowo, tanpa koordinasi, dan tanpa instruksi dari Presiden Prabowo," jelasnya.

Pun Anthony mencurigai, dalam pengambilan kebijakan tanpa instruksi Presiden Prabowo ini merupakan sabotase dari 'bos' yang sebenarnya yaitu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Kesimpulannya tidak bisa lain, ini merupakan sabotase, Bahlil dengan bos dia yang sebenarnya di Solo, Jokowi. Karena Bahlil adalah loyalis Jokowi. Bahlil menjadi menteri di era Jokowi maupun di era Prabowo karena Jokowi," tandasnya.

Kini suara-suara untuk pencopotan Bahlil dari jabatannya sebagai Menteri ESDM terus bergema. Mantan Juru Bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi. Dia meminta Bahlil untuk turun dari jabatannya itu karena kebijakan yang dikeluarkannya.

“Bahlil harus dicopot? Kalau saya sih yes Kebijakan bodoh yang diterapkannya 100% bukan soal subsidi tepat sasaran,” tulis Adhie M Massardi di akun X pribadinya, dikutip Monitorindonesia.com, Kamis (6/2/2025).

Dia menyebut kebijakan yang dikeluarkan ini tanpa pengkajian akademis dan cenderung memiliki tujuan tertentu. Adhie menegaskan kebijakan ini tentunya menyusahkan masyarakat khususnya kaum Ibu-ibu.

Bahlil Lahadali pun diminta untuk segera mundur menyusul kebijakan yang dianggap merugikan banyak pihak ini. “Coz tanpa kajian akademis. Ada gelagat ini operasi ganti pemain gas,” katanya.

“Bunuh emak-emak tindakan tak bermoral. Jika Bahlil bermoral pasti dia sudah mundur seperti Miftah!,” imbuhnya.