Kuota Haji Diseret ke KPK, Peran Dito Ariotedjo jadi Kunci Pembongkaran

Jakarta, MI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pemeriksaan terhadap eks Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo bukan sekadar formalitas. Lembaga antirasuah itu secara terbuka menyebut Dito sebagai figur kunci yang mengetahui asal-usul tambahan kuota haji periode 2023–2024, yang kini diseret ke pusaran dugaan korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan penyidik menelusuri jejak awal kuota haji yang muncul setelah kunjungan kerja Dito bersama Presiden ke-7 RI ke Arab Saudi. Keterangan Dito dinilai krusial untuk membuka tabir proses lahirnya kebijakan yang kini dipersoalkan secara hukum.

“Pak Dito mengetahui latar belakang asal-usul pemberian tambahan kuota ibadah haji. Itu sebabnya penyidik membutuhkan penjelasan beliau dalam proses penyidikan perkara ini,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (23/1/2026).

KPK menegaskan pemeriksaan tersebut bukan sekadar penggalian cerita, melainkan bagian dari upaya menguatkan konstruksi perkara. Keterangan Dito diposisikan sebagai pengunci untuk merangkai bukti-bukti yang telah dikantongi penyidik.

“Ini diperlukan untuk melengkapi dan memperkuat alat bukti yang sudah diperoleh sebelumnya, agar perkara ini bisa dibuka secara terang dan utuh,” tegas Budi.

Namun, KPK memilih berhati-hati saat ditanya soal dugaan keterkaitan keluarga Dito, khususnya mertuanya Fuad Hasan yang diketahui sebagai pemilik biro perjalanan haji dan umrah Maktour. Meski tak memberi jawaban langsung, KPK mengisyaratkan pintu penyelidikan masih terbuka lebar ke pihak-pihak non-pemerintah.

“Keterlibatan pihak ketiga, baik asosiasi maupun penyelenggara ibadah haji khusus, tentu masih akan terus didalami. Penyidik akan memanggil pihak-pihak yang relevan untuk melengkapi keterangan yang sudah ada,” ujarnya.

Sebelumnya, Dito Ariotedjo telah menjalani pemeriksaan selama hampir tiga jam oleh penyidik KPK. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 12.50 WIB dan baru keluar pukul 16.10 WIB.

Dalam pemeriksaan tersebut, Dito menguraikan pengalamannya mendampingi Presiden ke-7 RI dalam kunjungan ke Arab Saudi pada Oktober 2023. Ia menyebut kunjungan itu dihadiri sejumlah menteri untuk menandatangani kerja sama lintas sektor dengan pemerintah Arab Saudi.

Dito berdalih perannya lebih berkaitan dengan tugas sebagai Menpora, termasuk dukungan terhadap penyelenggaraan Piala Dunia sepak bola di Arab Saudi. Ia juga mengklaim isu kuota haji hanya muncul secara umum dalam perbincangan santai saat jamuan makan siang antara Presiden Jokowi dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

“Itu bukan pembahasan kuota secara spesifik, lebih ke pelayanan haji secara umum dan juga investasi seperti IKN,” ujar Dito.

Meski demikian, pernyataan tersebut kini berada di bawah sorotan tajam KPK. Penyidik menegaskan setiap detail keterangan akan diuji dan dicocokkan dengan bukti lain, termasuk alur kebijakan, aktor yang terlibat, serta potensi konflik kepentingan di balik tambahan kuota haji yang dipermasalahkan.