Demo di KPK Memanas, Eks Kadis Kominfo Sultra "RB" Dituding Mainkan Anggaran BTS hingga Media

Jakarta, MI - Tekanan publik terhadap dugaan korupsi di Sulawesi Tenggara memanas. Aliansi Pemuda dan Pelajar (AP2) Indonesia menggelar demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (4/2/2026), menuntut pemeriksaan segera terhadap mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sultra berinisial RB.

Dalam aksinya, massa menuding RB terlibat dugaan penyelewengan anggaran tahun 2023 yang mencakup proyek Base Transceiver Station (BTS), kerja sama publikasi media, hingga perjalanan dinas yang dinilai sarat manipulasi dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Koordinator aksi, La Ode Hasanuddin Kansi, menegaskan bahwa indikasi penyimpangan tersebut bukan isu sepele.
“Anggaran BTS, publikasi media, dan perjalanan dinas penuh kejanggalan. Ini bukan kesalahan administratif, tapi dugaan korupsi yang harus diusut tuntas,” tegasnya dalam orasi.

Tak hanya itu, AP2 Indonesia juga menyoroti lonjakan harta kekayaan RB yang disebut terjadi secara tidak wajar dalam waktu singkat. Massa menduga peningkatan aset tersebut berkaitan erat dengan kekuasaan RB saat menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Buton Selatan pada 2024.

AP2 mendesak KPK tidak berhenti pada klarifikasi formal, melainkan segera menaikkan status perkara ke tahap penyidikan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
“KPK harus bertindak cepat. Panggil, tetapkan tersangka, dan tahan jika terbukti. Jangan biarkan hukum tumpul ke atas,” seru massa aksi.

Aksi unjuk rasa semakin panas dengan pembentangan spanduk bernada keras yang menuntut penangkapan sosok yang mereka sebut sebagai “Burung Beo Cerewet Peliharaan Gubernur Sulawesi Tenggara”, simbol kritik terhadap dugaan perlindungan politik dalam kasus anggaran di Dinas Kominfo Sultra.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak RB maupun KPK terkait tuntutan yang dilayangkan AP2 Indonesia. Namun, desakan publik kini terbuka lebar, menanti langkah konkret lembaga antirasuah.