HAUS

Karikatur, MI - Narasi haus kekuasaan di Indonesia saat ini terasa bukan lagi sekadar bisik-bisik di ruang belakang politik, melainkan tampak terang di panggung publik. Kekuasaan seolah tidak cukup hanya diraih, tetapi harus dipertahankan, diperluas, dan diwariskan.

Dalam iklim seperti ini, demokrasi sering kali direduksi menjadi prosedur formal belaka, sementara substansinya perlahan terkikis oleh kompromi elite dan kepentingan jangka pendek.

Relasi antara penguasa, partai politik, dan oligarki ekonomi kian menguat. Kekuasaan tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh modal, akses, dan loyalitas. Kebijakan publik pun rawan bergeser dari orientasi kepentingan rakyat menuju perlindungan kelompok tertentu. Kritik dianggap gangguan, oposisi dicurigai, dan perbedaan pandangan kerap diperlakukan sebagai ancaman stabilitas.

Fenomena ini semakin kentara ketika etika politik dikalahkan oleh ambisi. Aturan bisa ditafsir ulang, bahkan diubah, demi membuka ruang kekuasaan yang lebih panjang. Di titik ini, konstitusi tidak lagi diposisikan sebagai pagar moral, melainkan sebagai alat yang lentur. Kekuasaan yang seharusnya dibatasi justru berupaya menegasikan batas itu sendiri.

Warisan kekuasaan juga menjadi isu sensitif. Politik patronase tumbuh subur, memberi kesan bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang bisa dialihkan seperti aset, bukan mandat yang harus dipertanggungjawabkan. Nama besar, hubungan darah, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan menjadi modal politik baru, sering kali mengalahkan rekam jejak dan kapasitas.

Di tengah situasi tersebut, rakyat berada pada posisi dilematis. Partisipasi politik tetap diminta, tetapi suara kritis sering dipinggirkan. Media sosial menjadi ruang perlawanan sekaligus sasaran kontrol opini. Polarisasi dipelihara, karena perpecahan justru memudahkan pengelolaan kekuasaan.

Narasi haus kekuasaan ini tidak menunjuk satu figur semata. Ia adalah cermin dari sistem yang memungkinkan ambisi tumbuh tanpa kendali. Namun publik kerap mengaitkannya dengan dinamika di sekitar kepemimpinan nasional pasca era Joko Widodo, serta kontestasi dan konsolidasi kekuatan menjelang dan setelah pemerintahan Prabowo Subianto. Pergeseran posisi, kompromi politik, dan konsolidasi kekuatan menjadi bacaan sehari-hari yang memperkuat kesan bahwa kekuasaan adalah tujuan utama, bukan sarana. (gec/an)

Jika dibiarkan, haus kekuasaan berpotensi menjelma menjadi kelelahan demokrasi. Rakyat muak, kepercayaan menurun, dan apatisme menguat. Di sinilah ujian sesungguhnya bagi Indonesia: apakah kekuasaan akan terus dipuja tanpa batas, atau dikembalikan pada hakikatnya sebagai amanah yang sementara, terbatas, dan harus tunduk pada kehendak rakyat.