BreakingNews

Dibiayai Triliunan tapi Alumni Berkali-kali Korupsi, Pakar: STAN Masih Diperlukan? Dugaan Korupsi Sawit Periode 2015–2024: Nama Eks Menteri LHK Siti Nurbaya jadi Sorotan Aksi Nasional Tambang Ilegal Pulau Gebe: Aroma Konflik Kepentingan Gubernur, Aparat Hukum Didesak Turun Tangan Bos Djarum Lolos Cegah, Empat Saksi Ditahan: Standar Ganda Kasus Pajak? Pembiayaan BSI Rp318 T Melonjak, Catatan Audit BPK Justru Menggunung!

Berita keuangan negara Hari Ini Terbaru Terpopuler Terpercaya

Sampul Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas kinerja PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) beserta anak usaha seperti Askrindo, Jamkrindo, Jasindo, IFG Life, dan Jiwasraya. Laporan periode 2022–Semester I 2024 ini membongkar sederet kekacauan tata kelola, premi macet, klaim bermasalah, hingga penggunaan dana negara yang dinilai berisiko menggerus keuangan publik. (Foto: Dok MI/BPK)

Holding Asuransi Negara Terguncang! Askrindo hingga IFG Life: Potensi Kerugian Negara Menganga

21 Januari 2026 20:46 WIB | Investigasi

PT Angkasa Pura II (Foto: Dok MI/Istimewa)

Skandal Piutang Angkasa Pura II: Rp207,8 M Mandek, Direksi Lalai

21 Januari 2026 20:28 WIB | Ekonomi

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kepatuhan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi dalam penyediaan tenaga listrik tahun 2023 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku - Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII Tahun 2025 Nomor: 35/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/07/2025 Tanggal: 29 Juli 2025. (Foto: Dok MI)

BPK Ungkap Investasi PLN Rp1,97 T Belum Memberi Manfaat, Rp229,73 M Berpotensi Sunk Cost

19 Januari 2026 14:00 WIB | Ekonomi

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kepatuhan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi dalam penyediaan tenaga listrik tahun 2023 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku - Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII Tahun 2025 Nomor: 35/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/07/2025 Tanggal: 29 Juli 2025. (Foto: Dok MI)

Borok PLN: SHL Rp62 M Tak Fair, Proyek Gagal, Biaya Membengkak, Uang Negara Terbakar

17 Januari 2026 20:44 WIB | Ekonomi

Tersangka kasus dugaan korupsi penjualan aluminium alloy, Joko Sutrisno alias JS selaku Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal Tbk, dikawal petugas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara saat dibawa ke Rutan Tanjung Gusta Medan, Selasa (13/1/2026)

Dirut PT PASU Joko Sutrisno Dibui, Skema Akal-akalan Aluminium Inalum Rugikan Negara Rp133 M

15 Januari 2026 21:02 WIB | Hukum

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kepatuhan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi dalam penyediaan tenaga listrik tahun 2023 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku - Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII Tahun 2025 Nomor: 35/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/07/2025 Tanggal: 29 Juli 2025. (Foto: Dok MI)

Bom Piutang Rp1,05 Triliun di PLN Icon Plus, Ratusan Miliar Terancam jadi Kerugian Negara

15 Januari 2026 13:32 WIB | Ekonomi

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2022 (Semester II s.d. Semester I 2024) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Nomor : 30/LHP/XX/5/2025 Tanggal : 21 Mei 2025 Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII (Foto: Dok MI)

Penyehatan Semu Waskita: Restrukturisasi Utang Terancam Gagal, Negara Dibayangi Klaim Rp10 Triliun

15 Januari 2026 01:09 WIB | Ekonomi

Ilustrasi - Korupsi di Ditjen Pajak Kemenkeu (Foto: Dok MI)

Gaji Tinggi Gagal Total hingga Reformasi Pajak Omong Kosong: DJP Tak Layak Dipertahankan!

14 Januari 2026 18:20 WIB | Hukum

Kepala Biro Hukum dan Humas Barantin, Hudiansyah Is Nursal (Foto: Dok MI)

Disorot BPK soal PNBP hingga Aset Triliunan, Barantin Pastikan Semua Temuan Ditindaklanjuti

14 Januari 2026 16:54 WIB | Nasional

DJP Kemenkeu (Foto: Dok MI)

Ketika Pajak jadi Tawar-Menawar, Kasus Suap DJP Jakut Modus Lama hanya Puncak Gunung Es

14 Januari 2026 13:48 WIB | Hukum

Kepala Barantin Sahat M Panggabean dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV DPR RI dengan Barantin di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Kamis (10/7/2025). ANTARA/HO-Humas Barantin

Soal 8 Temuan BPK, Kepala Barantin “Lempar” ke Karo Hukum dan Humas

12 Januari 2026 17:15 WIB | Hukum

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul (Foto: Dok MI)

Guru Besar UI Soroti 8 Temuan BPK di Barantin, Aparat Wajib Usut Dugaan Korupsi!

12 Januari 2026 15:18 WIB | Hukum

Cover Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Badan Karantina Indonesia (Barantin) Tahun 2024 (Foto: Dok MI)

Audit BPK Bongkar Borok Barantin: PNBP Semrawut, Tunjangan Lebih Bayar, hingga Aset Triliunan Tak Jelas

12 Januari 2026 14:40 WIB | Investigasi

Infografis - Vonis ringan mantan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata (Foto: Dok MI)

Vonis 1,5 Tahun Terlalu Lunak, Kejagung Banding Vonis Isa Rachmatawarta 1,5 Tahun Bui

9 Januari 2026 17:23 WIB | Hukum

Mantan Kepala Divisi Engineering, Procurement, and Construction (EPC) PT PP Didik Mardiyanto dan Senior Manager, Head of Finance and Human Capital Department Divisi EPC PT PP Herry Nurdy Nasution didakwa melakukan proyek fiktif selama periode April 2022 sampai Maret 2023 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp46,8 miliar. (Foto: Antara Foto/Indrianto Eko Suwarso/bar)

Tagihan Fiktif jadi Mesin Bancakan: Dua Eks Petinggi PT PP Didakwa "Menjarah" Rp46,8 M Uang Negara

7 Januari 2026 14:02 WIB | Hukum