Kapal Nelayan Numpuk di Muara Angke, KKP Turun Tangan

Jakarta, MI - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait kepadatan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta, yang mengganggu arus lalu lintas nelayan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif menjelaskan, sejak awal tahun ini KKP telah melakukan identifikasi terhadap kapal perikanan di pelabuhan tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui kapal dengan izin aktif atau non aktif agar memastikan kelancaran aktivitas kepelabuhanan perikanan, keselamatan pelayaran, serta pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan tetap berjalan optimal.

"Sejak awal tahun 2026, petugas kami bersama dengan Dinas Kelautan perikanan Pemda DKI telah melakukan identifikasi kondisi kapal perikanan yang ada untuk mengetahui kapal dengan izin aktif atau non aktif," tutur Latif dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).

Latif mengatakan, identifikasi itu dilakukan syahbandar di pelabuhan perikanan bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola PPN Muara Angke, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta serta petugas terkait lainnya.

Kepadatan kapal di Muara Angke menjadi perhatian serius pemerintah, karena berdampak langsung pada keselamatan pelayaran dan efisiensi operasional di kawasan pelabuhan perikanan.

"Saat ini cuaca buruk juga membuat banyak kapal belum berani melaut. Prinsip utama kami adalah menjamin keselamatan pelayaran sekaligus menjaga aktivitas perikanan tangkap tetap berjalan, sehingga kapal yang menumpuk di PPN Muara Angke harus ditata dengan baik," ujar Latif.

Ia menambahkan bahwa koordinasi intensif dengan pemilik kapal juga dilakukan untuk merelokasi kapal-kapal yang berada di dermaga Muara Angke. Kapal tersebut diarahkan untuk melakukan tambat labuh di sekitar dermaga PPN Muara Angke dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan pelayaran.

"Persoalan ini kita selesaikan bersama, Koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan kepadatan kapal ini. Penataan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk pemilik kapal, agar penataan berjalan tertib dan berkelanjutan," imbuhnya.

Pihaknya mendukung penuh Pemerintah DKI Jakarta dalam menanggulangi kepadatan kapal perikanan di PPN Muara Angke, Jakarta. Saat ini, pemerintah tengah memetakan alur masuk dan keluar pelabuhan.

"Kami sedang memetakan alur masuk dan keluar dari pelabuhan, untuk memudahkan akses nelayan dari atau ke fishing ground," pungkas Latif.