Abubakar Abdullah Tancap Gas, Akses Merata dan Mutu Pendidikan jadi Prioritas

Sofifi, MI - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut, Abubakar Abdullah, memaparkan arah kebijakan serta alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 dalam kegiatan Kick Off Meeting yang digelar di Kantor Dikbud Malut, Sofifi, Rabu (4/2/2026).

Abubakar Abdullah menyampaikan bahwa anggaran pendidikan Malut tahun 2026 mencapai Rp783 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas program penunjang urusan pemerintahan sebesar lebih dari Rp536 miliar, program pengelolaan pendidikan lebih dari Rp222 miliar, program pendidikan dan tenaga kependidikan sebesar Rp22,6 miliar, program pengembangan kebudayaan sebesar Rp717 juta, program pengembangan kesenian tradisional sebesar Rp1,2 miliar, serta program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebesar Rp365 juta.

Ia menegaskan, pelaksanaan program pendidikan tahun 2026 merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama. Karena itu, pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan terhadap berbagai program yang akan dijalankan.

“Kick Off Meeting ini menandakan bahwa kita semua siap memulai pekerjaan di tahun 2026. Saya sangat yakin kita bisa melaksanakannya dengan baik karena saya memiliki tim yang solid dan kuat,” ujarnya.

Abubakar juga menguraikan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut memiliki sekitar 284 pegawai, terdiri dari 178 orang di kantor dinas provinsi dan 106 orang yang tersebar di cabang dinas pada 10 kabupaten/kota. Selain itu, terdapat sekitar 6.220 guru dan kepala sekolah di bawah naungan Dikbud Malut.

“Jika seluruh personel ini kita bangun koordinasi dan kerja samanya dengan baik, maka kekuatan kita akan sangat besar. Dengan seluruh sumber daya yang ada, baik anggaran maupun SDM, kita harus berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta visi misi kepala daerah,” katanya.

Ia menekankan, fokus utama Dikbud Malut adalah memastikan akses pendidikan dapat terpenuhi secara merata dan meningkatkan mutu kualitas pendidikan di seluruh wilayah Maluku Utara.

Abubakar mengungkapkan, angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Maluku Utara masih cukup tinggi. Oleh karena itu, ke depan pihaknya akan mengendalikan dan menekan angka tersebut melalui kolaborasi lintas sektor.

“Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi kami yakin bisa mengerjakannya dengan dukungan anggaran dan SDM yang kita miliki. Angka putus sekolah harus kita tekan,” tegasnya.

Berdasarkan data rapor pendidikan, Tes Kompetensi Akademik (TKA), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta Standar Pelayanan Minimal (SPM), capaian mutu pendidikan Maluku Utara masih berada di bawah rata-rata nasional. Selain itu, akses pendidikan juga masih mengalami ketimpangan.

Karena itu, rencana strategis Dikbud Malut dalam empat tahun ke depan diarahkan pada dua prioritas utama, yakni menekan angka putus sekolah dan meningkatkan rapor mutu pendidikan.

“Kita berharap pada akhir periode kepemimpinan kepala daerah nanti, rapor pendidikan sebagai cerminan kualitas pendidikan dapat menunjukkan perubahan yang signifikan, sehingga indeks akademik dan kualitas SDM Maluku Utara juga mengalami perbaikan,” pungkasnya.