Menteri PU Tinjau Lokasi Usulan Sekolah Rakyat Tanjung Alam di Kabupaten Tanah Datar

Tanah Datar MI- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung lokasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap 2 yang berada di Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Kamis (29/1). Tinjauan dilakukan bersama Bupati Tanah Datar Eka Putra.

Menteri Dody menyampaikan, lokasi SR Tanjung Alam merupakan lokasi baru yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menggantikan lokasi sebelumnya. Namun, kondisi lahan memiliki tantangan tersendiri sehingga memerlukan penanganan awal sebelum pembangunan dilakukan.

“Ini kan lokasinya baru diusulkan oleh Pak Bupati untuk menggantikan yang lama. Kemiringannya memang cukup terjal, jadi harus dibereskan dulu. Memang masih ada kendala urusan penyediaan air minum dan PLN, tapi kalau itu bisa kita bantu sama-sama,”ujar Menteri Dody.

Menteri Dody menekankan, aspek paling utama saat ini adalah penyelesaian administrasi lahan, khususnya pendaftaran dan sertifikasi. Hal ini penting mengingat tingkat kemiringan lahan yang cukup signifikan sehingga perencanaan teknis harus dilakukan secara matang.

“Yang paling utama sekarang adalah pendaftaran lahan, karena kemiringannya cukup tajam dan signifikan. Sampai saat ini kita belum menerima sertifikat dari Pak Bupati. Sementara itu, kita akan meminta tim Kementerian PU untuk mulai bekerja, mulai dari desain dan persiapan teknis lainnya,” tambah Menteri Dody.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan, pengusulan lokasi baru ini merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Sekolah Rakyat.

“Ini tentu karena kebutuhan masyarakat dan arahan Presiden untuk membangun Sekolah Rakyat. Lokasi sebelumnya kurang, karena minimal harus 10 hektare, sedangkan di sini ada 13,3 hektare, jadi ini lebih memungkinkan. Memang kondisi tanah miring, jadi tugas kami nanti melakukan land clearing dan menyiapkan administrasi untuk segera kami sampaikan ke Kementerian PU dan Kementerian Sosial,” jelas Bupati Eka.