Negara Hadir dari Hulu ke Hilir, Menteri P2MI dan Kapolri Perkuat Benteng Perlindungan Pekerja Migran

Jakarta, MI -  Pemerintah semakin mempertegas komitmennya untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia secara menyeluruh. Negara tak hanya hadir saat terjadi masalah, tetapi sejak calon pekerja bersiap berangkat hingga mereka kembali ke tanah air.

Komitmen itu ditegaskan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin saat menghadiri peluncuran Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) Polri sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).

Mukhtarudin menegaskan, kerja sama ini merupakan penguatan sinergi antar-instrumen negara demi memastikan perlindungan pekerja migran benar-benar berjalan dari hulu hingga hilir.

“Ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden. Negara harus hadir utuh, mulai dari sebelum berangkat, selama bekerja di luar negeri, sampai mereka pulang ke Indonesia,” ujar Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin menyambut positif pembentukan Direktorat PPA dan PPO Polri hingga ke tingkat Polres. Menurutnya, keberadaan satuan kerja khusus ini akan menjadi mitra strategis Kementerian P2MI dalam mencegah praktik pemberangkatan non-prosedural yang kerap berujung pada penipuan, eksploitasi, hingga perdagangan manusia.

Selama ini, Kementerian P2MI dan Polri telah bekerja sama dalam berbagai operasi penindakan, termasuk melibatkan Atase Polri di luar negeri untuk memulangkan warga negara yang bermasalah.

“Dengan MoU ini, koordinasi akan lebih intens dan semakin solid ke depan,” tegas Mukhtarudin.

Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya calon pekerja migran, untuk tidak tergiur jalur ilegal yang menjanjikan proses cepat dan gaji tinggi.

“Gunakan jalur resmi agar mendapatkan perlindungan penuh dari negara dan terhindar dari sindikat penipuan,” pesannya.

Mukhtarudin menilai kolaborasi lintas kementerian dan Polri ini menjadi pesan kuat pemerintahan Prabowo–Gibran bahwa korban kekerasan dan perdagangan orang kini memiliki saluran khusus yang lebih manusiawi dan sensitif terhadap trauma.

Sinergi antara Kementerian P2MI, Polri, dan Kementerian Luar Negeri pun semakin diperkuat untuk memantau serta menindak praktik perdagangan manusia, baik di dalam maupun luar negeri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, peluncuran Direktorat PPA dan PPO bertujuan membongkar fenomena “gunung es” kasus kekerasan dan perdagangan orang yang selama ini banyak tak terlaporkan.

“Kami melaunching 11 Polda dan 22 Polres untuk Direktorat PPA dan PPO. Kami ingin masyarakat, khususnya kelompok rentan, tidak lagi takut melapor. Personel kami disiapkan secara profesional untuk melindungi,” kata Listyo.

Kapolri juga menyoroti maraknya penyelundupan manusia yang kini berkembang dalam bentuk sindikat online scamming dan modus ferienjob.

Listyo menegaskan bahwa penataan pekerja migran kini difokuskan pada dua hal utama: perlindungan hukum maksimal dan peningkatan kontribusi ekonomi.

Dengan pengawalan negara yang kuat, pekerja migran diharapkan bisa bekerja dengan tenang dan menjadi “pejuang devisa” yang berkontribusi bagi perekonomian nasional.

“Satu sisi mereka mendapatkan perlindungan, sisi lain mereka bisa mendorong peningkatan devisa dan PNBP,” ujarnya.

Namun Kapolri mengakui masih maraknya jalur pemberangkatan ilegal menjadi pekerjaan rumah besar bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait.

“Ini PR kita ke depan, bagaimana mereka yang terbiasa lewat jalur ilegal bisa beralih ke jalur resmi,” tegasnya.

Menurut Listyo, jalur resmi bukan sekadar urusan administrasi, melainkan jaminan keselamatan.

“Dengan jalur resmi, negara punya basis data yang kuat untuk memberikan bantuan cepat jika terjadi masalah di negara penempatan,” pungkasnya.

Langkah kolaboratif antara Kementerian P2MI dan Polri ini diharapkan membawa dampak luas, tidak hanya bagi perlindungan pekerja migran, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat di daerah asal.