Kerap Tabrak Jembatan Ampera, Gunhar Desak Evaluasi Total Izin Tongkang Batu Bara di Sungai Musi

Jakarta, MI - Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin pelayaran tongkang batu bara di Sungai Musi. Dorongan ini muncul setelah serangkaian kecelakaan kembali terjadi dan menimbulkan keresahan warga dalam sepekan terakhir.

“Pemerintah provinsi dan instansi terkait harus lebih serius mengawasi transportasi batu bara di Sungai Musi. Ini bukan sekadar isu infrastruktur, tetapi juga menyangkut keselamatan warga dan kelestarian lingkungan,” ujar Gunhar," Kamis (11/12/2025).

Gunhar menyoroti insiden terbaru yang terjadi pada Minggu (7/12/2025), ketika sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara kembali menabrak Jembatan Ampera. 

Ia menyampaikan bahwa rangkaian kecelakaan serupa sudah kerap berulang, diduga dipicu oleh kelebihan muatan serta kurangnya perhitungan terkait ketinggian debit air. Selama ini, menurutnya, ada perusahaan-perusahaan yang berkali-kali melanggar aturan namun tidak pernah diberikan sanksi tegas oleh pemerintah.

“Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan insiden ini terjadi. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan, dan perusahaan yang melanggar harus diberi sanksi tegas,” kata Gunhar.

Dari hasil penelusurannya, Gunhar menemukan sejumlah perusahaan pelayaran tongkang yang kerap terlibat insiden di perairan Sungai Musi tetap beroperasi tanpa pengawasan memadai. 

Ia menilai maraknya kecelakaan tongkang tak lepas dari meningkatnya produksi batu bara di Sumatera Selatan. Kondisi tersebut memang meningkatkan pendapatan daerah, namun di sisi lain memicu memperbesar risiko kecelakaan dan kerusakan lingkungan.

“Regulasi yang ada cenderung dikesampingkan. Jika pemerintah tidak bersikap tegas, dugaan adanya kongkalikong atau penyelewengan dalam pemberian izin patut dipertanyakan,” imbuhnya.

Gunhar menekankan, rangkaian insiden tersebut harus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk mengambil langkah tegas, baik kepada pihak pemberi izin maupun operator kapal yang tidak patuh terhadap aturan.

“Usut dan adili pemberi izin dan pelaku angkutan tongkang yang menyebabkan insiden ini. Jika insiden seperti ini terus berulang, maka pihak yang harus paling bertanggung jawab adalah mereka yang memberi izin transportasi kepada tongkang tersebut,” tegas Gunhar.