Akhmad Syukri Nazry Penarik Layak "Ditendang" dari Wali Kota Sibolga!

Jakarta, MI - Pengamat Kebijakan Publik, Fernando Emas menyoroti sikap Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik yang tak hadir dalam rapat resmi penanganan bencana di Ball Room Hotel Via Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut), khususnya di Kota Sibolga, pada Rabu (10/12/2025) malam.

Seperti diketahui, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus marah terhadap Akhmad Syukri Nazry Penarik karena tak hadir dalam rapat tersebut.

Lasarus menilai, rapat bersama mitra kerja Komisi V DPR RI sangat penting, terutama terhadap penangangan penanggulangan dan pembangunan infrastruktur dampak bencana alam, yang turut menimpa Kota Sibolga pada 25 November 2025 lalu. 

Sementara Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga cuma mengutus Sekda, Herman Suwito, yang tidak bisa memutuskan suatu kebijakan sangat urgen.

"Sangat wajar Ketua Komisi V DPR RI marah terhadap Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik. Apalagi rapat dilakukan di wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang tidak jauh dari wilayahnya," kata Fernando kepada monitorindonesia.com, Kamis (11/12/2025).

Seharusnya, kata dia, Akhmad lebih memprioritaskan pertemuan dengan Komisi V DPR RI, karena terkait dengan mengatasi bencana yang ada di daerahnya.

"Jangan menjadi sok pemimpin merakyat sehingga menjadikan alasan sedang ada agenda dengan masyarakat, yang terdampak bencana sehingga tidak bisa hadir," ujarnya.

Menurut Fernando, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus segera menonaktifkan Akhmad Syukri Nazry Penarik dari jabatannya sebagai Walikota Sibolga, karena tidak mencerminkan sosok pemimpin.

"Layak ditendang dari jabatan Wali Kota Sibolga. Berikan sanksi kepada Akhmad magang di Kemendagri selama penyelesaian bencana di Sibolga," ungkapnya.

Selain itu, Fernado juga menilai sikap Wali Kota Sibolga yang dinilai memanfaatkan situasi bencana, untuk kepentingan pencitraan supaya dinilai merakyat, dan lebih mendahulukan rakyat daripada rapat dengan DPR RI.

"Saya curiga Akhmad sengaja tidak menghadiri rapat dengan Komisi V, karena untuk kepentingan pencitraan supaya dinilai merakyat dan lebih mendahulukan rakyat daripada rapat dengan DPR RI," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI marah terhadap Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, karena tak hadir dalam rapat tanggap darurat bencana di Ball Room Hotel Via Pandan, Rabu (10/12/2025) malam.

Padahal agenda rapat tersebut, membahas penangangan penanggulangan dan pembangunan infrastruktur dampak bencana alam, yang turut menimpa Kota Sibolga pada 25 November 2025 lalu.

Sementara Pemko Sibolga cuma mengutus Sekda, Herman Suwito yang tidak bisa memutuskan suatu kebijakan sangat urgen.

Rasa dongkol itu disampaikan Lasarus, saat Herman hendak memaparkan progres penangangan pascabencana di Kota Sibolga.

“Kita sayangkan, kita full tim lo ke sini. Sampaikan itu sama Wali Kota. Saya datang full tim, seluruh Direktur Jenderal Kementerian saya bawa ke sini,” kata Lasarus kepada Herman Suwito, Rabu (10/12/2025).

"Ini Jenderal bintang tiga (Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii) di samping saya. Saya kaget, kaget, kaget. Wali kota-nya nggak datang, Pak,” sambungnya.

Ia menjelaskan, salah satu titik yang mereka tinjau adalah fasilitas infrastruktur di Kota Sibolga. Pascabencana pembangunannya didorong melalui APBN, dengan memboyong mitra kerja Komisi V DPR-RI dari Jakarta.

”"Kalau kita bantu APBN ke kota Sibolga, yang punya nama Wali Kota. Bukan Lasarus dan bukan Lokot. Yang beruntung masyarakatnya, masyarakat siapa?,” ungkapnya.

Tentu masyarakat yang memilih wali kota, mereka yang disejahterakan. Masa untuk hadir saja susah.

“Kita mau koordinasi Pak, masalahnya apa. Ini seluruh stakeholder kita bawa ke sini supaya penanganannya cepat. Harusnya Pak Wali Kota itu ke sini, dan bapak yang ada di lapangan,” jelasnya.

Menanggapi itu, Herman Suwito mengatakan, wali kota bukan tidak berkenan hadir pada rapat.

Alasannya, sampai hari itu, Pemko Sibolga masih melakukan evakuasi dan memindahkan masyarakat, yang terdampak langsung terhadap bencana.

Herman menjelaskan, walau kondisi Sibolga relatif aman terkendali, tapi Pemko masih punya permasalahan, terkait dengan sungai Aek Doras.

“Kebetulan dari Dirjen Sungai Kementeraian PU hadir. Kami mohon melalui pimpinan Komisi V DPR, kiranya berkenan juga untuk ditambahkan alat berat di Aek Doras,” kata Herman.

Karena dongkolnya, Lasarus juga meminta Herman Suwito untuk menyampaikan salam hormat kepada Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik.

“Pak Sekda, yang mengambil kebijakan itu Wali Kota. Kita datang ke sini mau bantu daerah ini pak. Bapak sudah banyak pengajuan itu. Hadir duduk di sini saja susah,” ketusnya.

“Kita bukan minta dihargai pak, koordinasi itu penting. Supaya kita satu pandangan, satu persepsi gitu loh. Kita ini kan berada di tempatnya ini,” tambahnya.

Lasarus menegaskan, ketidakhadiran wali kota ini merupakan kebiasaan yang kurang baik, terutama dalam hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Ya kadang-kadang itu tadi. Habis minta maaf langsung muncul usulan begitu banyak dan minta tolong sama kita. Duduk di sini saja susah,” jelasnya.

“Jadi, sampaikan salam hormat saya sama pak wali kota. Saya rasa itu saja,” tegas Lasarus seraya memerintahkan Dirjen Kementerian PU yang hadir untuk segera menindaklanjuti persoalan yang dihadapi Pemko Sibolga.

Lasarus mengatakan, komisi V memberi kebebasan kepada kementerian untuk menggunakan dana tanggap darurat.

“Itu Aek Doras, airnya kencang gitu loh maksudnya pak. Jadi cepat ditangani sungainya. Alat berat berdasarkan laporan Sekda kurang. Soal biaya, nanti kita bicarakan setelah kita pulang ke Jakarta,” tandasnya.