Ronny Talampesy Menilai Jokowi Mainkan KPK Demi PSI

Jakarta, MI - Usulan Jokowi soal mengembalikan UU KPK ke versi lama kembali menuai kecaman keras.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan Advokasi, Ronny Talapesy, menilai pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo bukanlah manuver pemberantasan korupsi, melainkan sarat agenda politik tersembunyi.

Ronny bahkan sejalan dengan penilaian Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) yang menyebut pernyataan Jokowi tak lebih dari upaya menggiring perhatian publik.

Menurut Ronny, publik tidak bisa dibohongi. Semua orang tahu, perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi justru disahkan pada 2019, tepat saat Jokowi masih memegang penuh kendali pemerintahan.

Ia mengingatkan, kala itu banyak tokoh nasional dan tokoh agama dihadirkan untuk memberi masukan atas rencana revisi UU KPK. Namun, kata Ronny, Jokowi tidak melakukan langkah nyata apa pun untuk menghentikan pengesahan aturan yang justru melemahkan lembaga antirasuah.

“Semua masyarakat tahu, UU KPK diubah pada masa kepemimpinan beliau,” tegas Ronny kepada wartawan, Selasa (17/2/2026).

Dinilai murni demi mengerek PSI

Ronny menilai, usulan Jokowi tersebut sama sekali tidak berangkat dari niat tulus memberantas korupsi. Ia menduga, pernyataan itu erat dengan kalkulasi politik mutakhir.

Menurutnya, manuver tersebut tidak bisa dilepaskan dari upaya mendongkrak pamor Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Saya melihat ini berkaitan dengan upaya beliau mati-matian memperjuangkan PSI. Ini tidak lebih dari usaha menaikkan popularitas dan elektabilitas PSI. Jadi, sama sekali bukan untuk pemberantasan korupsi,” kata Ronny.

Ia juga menyinggung fakta bahwa capaian Indeks Persepsi Korupsi Indonesia justru cenderung stagnan dalam periode kepemimpinan Jokowi.

Karena itu, Ronny meminta publik tidak larut dan terjebak pada narasi yang ia anggap menyesatkan.

“Saran saya, tidak usah terlalu memberi perhatian pada pernyataan beliau. Kasihan masyarakat kita kalau terus disuguhi informasi yang tidak benar,” pungkasnya.