Tambang Nikel Sultra Disebut “Bengis dan Gila”: Senator Bongkar Dugaan Aktor Kuat, Gubernur Dituding Membisu

Jakarta, MI - La Ode Umar Bonte, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Sulawesi Tenggara, melontarkan tudingan keras atas praktik pertambangan nikel yang disebutnya semakin brutal dan merugikan rakyat.

Melalui akun TikTok pribadinya, La Ode Umar Bonte mengungkap kondisi lapangan di wilayah Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Ia menyebut aktivitas tambang di kawasan itu sebagai “sangat bengis” dan “sudah tidak masuk akal”.

Menurut Umar Bonte, penggarapan tambang dilakukan oleh PT Sulawesi Cahaya Mineral (PT SCM). Nikel yang dikeruk dari Sulawesi Tenggara, kata dia, justru dialirkan ke PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Ini kan gila. Kekayaan alam Sulawesi Tenggara dikeruk, tapi dibawa ke provinsi lain. Pajaknya pun akhirnya dinikmati daerah lain. Rakyat Sultra dapat apa?” tegas Umar Bonte dikutip pada Selasa (17/2/2026). 

Lebih jauh, Umar Bonte menuding Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Ia menyindir keras sikap gubernur yang dinilai “diam, tidak berkutik”.

Namun yang paling menggemparkan, Umar Bonte menyatakan menerima informasi dari masyarakat tentang keterlibatan aktor-aktor besar di balik tambang tersebut.

“Saya tahu siapa pemiliknya. Pemilik perusahaan ini masih menjabat sebagai menteri saat ini. Saya juga mendapatkan informasi ada keterlibatan orang-orang besar di negara ini, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujarnya.

Ia menilai, kekuatan politik dan ekonomi para pemilik modal inilah yang membuat persoalan pertambangan di Sulawesi Tenggara seolah kebal dari evaluasi dan penindakan serius.

Umar Bonte juga mengaitkan langsung aktivitas pertambangan dengan bencana ekologis yang melanda wilayah Sultra. Ia menyinggung banjir besar di Kabupaten Konawe Utara beberapa bulan lalu yang merendam Jalan Trans-Sulawesi hingga memutus total arus transportasi.

“Ini bukan kebetulan. Ini dampak dari pertambangan yang tidak terkendali,” katanya.

Sebagai pimpinan Komite II DPD RI, Umar Bonte menyatakan akan turun langsung melakukan advokasi di lokasi tambang, memanggil pihak perusahaan, serta meminta pertanggungjawaban kementerian terkait. Ia bahkan secara terbuka meminta Presiden turun tangan.

“Saya minta Presiden mengambil langkah tegas. Tambang ini harus dihentikan,” tegasnya.

Ia juga membongkar dugaan penipuan sejak awal masuknya investasi tambang tersebut. Menurutnya, perusahaan pernah menjanjikan pembangunan smelter di Sulawesi Tenggara, namun janji itu tidak pernah direalisasikan.

“Bohong semua. Nikel yang mereka keruk malah dialirkan ke Sulawesi Tengah lewat pipa puluhan kilometer. Rakyat Sultra hanya jadi penonton, hanya menanggung debu, banjir, dan kerusakan,” katanya.

Umar Bonte menutup pernyataannya dengan seruan terbuka kepada masyarakat Sulawesi Tenggara agar tidak lagi pasif.

“Rakyat Sulawesi Tenggara harus bergerak. Kita tidak boleh diam. Kita harus mengontrol investasi yang masuk. Kalau tidak, daerah ini hanya akan terus dieksploitasi atas nama pembangunan, tapi rakyatnya dibiarkan menderita.” tutupnya.