Bancakan Proyek DPRD DKI Terbongkar, GOR Kemayoran Ambruk Diduga Imbas Korupsi Anggaran

Jakarta, MI – Bau busuk dugaan korupsi kembali menyeruak dari jantung kekuasaan Ibu Kota. Gedung DPRD DKI Jakarta—yang semestinya menjadi simbol amanah wakil rakyat—kini disorot sebagai ladang penjarahan uang publik.

Praktisi hukum pidana, Jusuf Rizal, mengungkap indikasi kuat praktik bancakan anggaran dalam 19 proyek rehabilitasi DPRD DKI tahun anggaran 2025 dengan nilai fantastis mencapai Rp59,3 miliar.

Indikasi paling mencolok adalah dugaan pemotongan fee proyek hingga 30 persen sejak awal pengerjaan. Jika skema ini benar, lebih dari Rp15 miliar dana publik diduga sudah raib bahkan sebelum pekerjaan fisik dimulai. Pemotongan di muka tersebut bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada mutu dan keselamatan bangunan publik.

Temuan ini memicu desakan keras agar Kejaksaan Agung segera turun tangan. Pengamat hukum pidana Jusuf Rizal menilai, tanpa intervensi tegas aparat penegak hukum, skandal ini berpotensi bernasib sama dengan kasus besar lain di Jakarta: ramai di awal, senyap di tengah jalan.

“Ini bukan korupsi kecil-kecilan. Ini perampokan anggaran secara sistematis. Di tengah rakyat yang tercekik ekonomi, uang publik justru dijadikan bancakan,” tegas Jusuf Rizal kepada Monitorindonesia.com, Minggu (25/1/2026).

Menurutnya, modus pemotongan fee proyek adalah pola busuk lama yang terus dipelihara. Pejabat dan rekanan diduga saling menutup mata, sementara kualitas bangunan dikorbankan demi memenuhi setoran. Spesifikasi diturunkan, material dikurangi, dan pengawasan sekadar formalitas.

“Bangunan roboh bukan karena takdir. Itu akibat keserakahan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut terasa relevan setelah atap GOR Kemayoran di Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, ambruk pada Jumat malam, 23 Januari 2026, sekitar pukul 21.19 WIB.

Secara resmi, insiden itu disebut akibat hujan disertai angin kencang. Namun, data lapangan menunjukkan intensitas hujan hanya ringan hingga sedang. Warga setempat pun meragukan cuaca sebagai penyebab utama runtuhnya bangunan.

“Dari sore angin memang kencang, tapi tidak ekstrem. Masa atap gedung bisa roboh begitu saja,” ujar seorang warga Kelurahan Serdang.

Ambruknya GOR Kemayoran menyebabkan kerusakan parah pada atap dan dinding bangunan, serta menimpa sedikitnya 12 unit sepeda motor warga yang terparkir di sekitar lokasi. Kerugian material ditaksir mencapai Rp500 juta. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Bagi Jusuf Rizal, ambruknya GOR Kemayoran bukan peristiwa tunggal, melainkan alarm keras kegagalan proyek publik akibat praktik bancakan anggaran. Ia menilai, ketika anggaran proyek sudah dipangkas sejak awal, kualitas konstruksi hampir pasti menjadi korban.

“Kalau uang proyek dipotong di depan, jangan berharap bangunannya kokoh. Besi dikurangi, mutu material diturunkan, pengawasan diatur. GOR Kemayoran patut dicurigai sebagai contoh nyata,” tegasnya.

Ia menambahkan, pola dugaan korupsi dalam proyek rehabilitasi Gedung DPRD DKI Jakarta sangat mungkin juga terjadi pada proyek fasilitas publik lain, seperti gedung olahraga, sekolah, hingga bangunan pelayanan masyarakat.

Sementara investigasi awal LSM LIRA turut menemukan indikasi bahwa proyek rehabilitasi DPRD DKI Jakarta dipecah menjadi paket-paket kecil melalui skema e-purchasing. Skema ini dinilai meminimalkan pengawasan sekaligus membuka ruang lebar bagi permainan anggaran.

“Ini bukan kesalahan administrasi. Ini desain besar penjarahan uang rakyat yang dibungkus prosedur legal,” kata Jusuf Rizal.

Lebih mengkhawatirkan lagi, LIRA memilih melapor langsung ke Kejaksaan Agung karena meragukan keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus besar yang melibatkan elite Jakarta.

“Kasus besar di Jakarta sering masuk angin. Ramai di awal, mati di tengah jalan,” ujarnya.

Pasca ambruknya GOR Kemayoran, BPBD DKI Jakarta bersama aparat wilayah melakukan pengamanan lokasi dengan memasang garis polisi dan menutup sementara akses jalan di sekitar gedung. Unsur PPSU, Damkar, Satpol PP, dan PMI turut dikerahkan.

Namun, penanganan darurat dinilai tidak cukup. Aparat penegak hukum didesak untuk menguji ulang kualitas konstruksi GOR Kemayoran sekaligus menelusuri aliran anggaran proyeknya.

“Kalau ini dibiarkan, hari ini GOR yang roboh, besok bisa sekolah, pasar, atau gedung pelayanan publik lainnya. Ini bukan soal bangunan, tapi soal nyawa rakyat,” pungkas Jusuf Rizal.