KPK soal Peluang Tersangka Lain di Kasus Kuota Haji Kemenag
Jakarta, MI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan bahwa hingga saat ini penyidikan masih difokuskan terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, KPK tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka lain seiring perkembangan penyidikan.
"Ya kita tunggu nanti, kita tunggu perkembangannya (penyidikan)," kata Budi, dikutip Minggu (11/1/2026).
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut serta Isfan Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex yang merupakan mantan Staf Khusus Menag sebagai tersangka.
Budi menegaskan bahwa proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenag masih terus berjalan. Penyidik KPK juga masih menunggu hasil final perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Selain itu, KPK juga masih menunggu pengembalian aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut dari pihak-pihak terkait, diantaranya Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), biro perjalanan atau travel, hingga asosiasi haji.
"KPK juga masih terus menunggu kepada pihak-pihak yang masih ragu, masih maju mundur untuk mengembalikan terkait dengan aset-aset," tuturnya.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan aset-aset yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini akan disita oleh penyidik sebagai bagian dari proses pembuktian dalam penyidikan dan upaya optimalisasi asset recovery.
"Silakan kami tunggu, nanti akan dilakukan penyitaan tentunya sebagai bagian dari proses pembuktian dalam penyidikan dan juga langkah awal yang positif bagi optimalisasi asset recovery," ujarnya.
Topik:
KPK Korupsi Kuota Haji KemenagBerita Sebelumnya
Eks Menag Yaqut Diduga Terima Aliran Dana 'Kickback' terkait Pembagian Kuota Haji di Kemenag
Berita Selanjutnya
IAW: Korupsi Pegawai Dirjen Pajak Sistemik
Berita Terkait
Bongkar Penikmat Rp46,8 M, KPK Perlu Tekan Tersangka PT PP jadi Justice Collaborator
34 menit yang lalu
11 OTT Sepanjang 2025, Kini KPK Kembali Menyergap KPP Banjarmasin dan Jakarta: Korupsi Masih Subur di Layanan Publik
1 jam yang lalu