Mantan Wakil Ketua Sebut KPK Tak Berani Ungkap Korupsi Besar, Hanya Ungkap Kasus Receh

Jakarta, MI - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar mengatakan, KPK saat ini tidak berani mengungkap kasus korupsi besar seperti kasus tambang, pembalakan hutan. KPK dinilai hanya mengurus dan menangani kasus korupsi yang receh-receh.

"KPK hanya bertindak untuk yang kecil-kecil dan itu tidak sesuai dengan namanya. KPK yang sudah dibangun berdarah-daerah, hanya menangani yang receh-receh. Masih banyak hal-hal yang menggantung, sudah mulai mencoba OTT-OTT, tapi masih kecil-kecil. Kasus-kasus besar seperti kasus Menteri Nadiem, kasus mantan Menteri Agama Yaqut Qolil Yahya, kasus tambang, tidak dilakukan," kata Haryono Umar kepada monitorindonesia.com, Kamis (1/1/2026).

KPK, tambahnya, juga tidak berani mengungkap kasus dibalik pembalakan hutan. Sebab, katanya, pembalakan hutan menyebabkan kerugian negara dan masyarakat. Saat menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, KPK menangani kasus suap pemberian izin 1 juta hektar oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Suwarna Abdul Fatah.

"Kenapa KPK juga tidak melirik masalah bencana-bencana, bagaimana pejabat-pejabat itu memberikan perizinan adanya pembalakan hutan. Begitupun dengan perizinan di Sumatera, dan itu bukan suatu hal yang tidak mungkin para pejabat memberikan izin, kemungkinan menerima suap. KPK perlu pasang mata dan telinga dan pengalaman sudah banyak, informasi sudah banyak," sebut Haryono.

Oleh karena itu, ia menyarankan KPK untuk mengungkap pemberian izin oleh pejabat terkait pembalakan liar.

"Kedepan KPK mengarah kesana seperti kasus-kasus seperti di Sumatera, itu tidak bisa lewat begitu saja, harus ada pertanggungjwaban kepada pejabat-pejabat yang memberikan izin karena kerugian negara dan rakyat sudah ada dan itu sudah masuk dalam unsur yang memenuhi syarat adanya dugaan tindak pidana korupsi," sebutnya.