CTRA dan Kepatuhan Semu: “Cermin Retak” yang Memantulkan Kegagalan Sistemik BEI di Mata MSCI

Jakarta, MI - Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menyoroti praktik korporasi di pasar modal Indonesia. Menurutnya, kelengkapan administrasi belum tentu mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang bersih.

Iskandar menyebut, di layar monitor investor, laporan tahunan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) tampak sempurna. Semua kewajiban formal terpenuhi, baik laporan keuangan diaudit, struktur kepemilikan diungkap, dan laporan keberlanjutan tersaji rapi. 

Namun, di balik dokumen-dokumen yang tampak patuh tersebut, Iskandar menilai tersembunyi narasi yang lebih kompleks: soal lahan perumahan seluas 8.077 hektare, penyidikan kejaksaan, dan sebuah afiliasi perusahaan yang namanya muncul dalam berkas perkara dugaan korupsi aset PTPN.

"Ini bukan sekadar kisah tentang satu emiten. Ini adalah potret nyata dari kegagalan sistemik pasar modal Indonesia, yakni kepatuhan administratif yang tidak diimbangi dengan transparansi substansial," ujar Iskandar kepada Monitorindonesia.com, pada Minggu (1/2/2026).

Jika merujuk pada ketentuan hukum positif di Indonesia, CTRA telah memenuhi kewajiban dasarnya sebagai emiten. Hal ini sesuai dengan UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah, dan POJK No. 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan Saham, serta berbagai peraturan BEI. 

Iskandar mengatakan, selama ini CTRA dinilai konsisten menyampaikan laporan keuangan, laporan kepemilikan saham, serta informasi material lainnya. Dari sudut pandang regulator dalam negeri, tidak terlihat adanya pelanggaran formal yang signifikan.

"Namun, di sinilah masalahnya muncul. Standar domestik tidak mengatur secara ketat kewajiban pengungkapan keterkaitan dengan perkara hukum yang melibatkan entitas afiliasi non-terdaftar, selama entitas emiten itu sendiri belum ditetapkan sebagai tersangka. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh banyak korporasi untuk menjaga citra di bursa, sementara masalah hukum menjalar di jaringan afiliasinya."

Kasus PTPN dan Keterkaitan yang "Tak Terungkap"

Iskandar menyebut bahwa sejak 2025 Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mendapat pelimpahan untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam pengalihan hak atas lahan seluas 8.077 hektar milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) kepada PT Ciputra Land melalui mekanisme Kerja Sama Operasional (KSO). Pemberitaan nasional dan media lokal Sumut menyebutkan terkait penyitaan dokumen, pemeriksaan puluhan saksi, dan penahanan sejumlah pejabat BPN dan Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP).

Namun yang menjadi sorotan Iskandar, tidak ada informasi yang menyebut CTRA sebagai emiten tercatat di BEI, telah mengungkapkan keterkaitan afiliasinya dengan perkara ini sebagai informasi material kepada publik investor.

"Yang kritis, dalam seluruh pemberitaan itu, tidak ada satu pun yang menyebut bahwa PT Ciputra Development Tbk (CTRA) sebagai emiten tercatat di BEI telah melaporkan keterkaitan afiliasinya dengan kasus ini sebagai informasi material kepada publik investor," ujar Iskandar.

Padahal, kata dia, POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Penyampaian Informasi Material dengan jelas mewajibkan emiten untuk menyampaikan informasi yang dapat mempengaruhi harga saham dan keputusan investasi. Risiko reputasi dan hukum dari penyelidikan korupsi yang melibatkan afiliasi utama seharusnya menjadi pertimbangan serius!

Temuan BPK yang Mengonfirmasi Kelemahan Sistemik

Lebih lanjut, Iskandar menyampaikan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten mengungkap pola yang mengkhawatirkan dalam kerja sama BUMN dengan pihak swasta, termasuk dalam pengelolaan aset lahan. Salah satu temuan kuncinya adalah:

"Kelemahan dalam dokumentasi perjanjian kerja sama, ketidaksesuaian dengan rencana kerja tahunan, serta kurangnya dukungan dokumen substantif atas perhitungan kewajiban negara."

Temuan BPK ini tidak secara langsung menuding CTRA. Namun, menurut Iskandar, hal itu memperlihatkan kerapuhan tata kelola di level sistem yang memungkinkan transaksi-transaksi bermasalah terjadi tanpa pengawasan yang memadai. 

"Jika mekanisme pengawasan di level BUMN saja lemah, bagaimana mungkin investor bisa percaya bahwa informasi yang diungkapkan emiten swasta sudah lengkap dan jujur?" katanya.

MSCI dan Standar Global yang Tertinggal

Iskandar mengungkapkan inti persoalan yang diangkat MSCI dalam peringatannya pada Januari 2026. Lembaga pemeringkat global itu tidak hanya menilai kepatuhan formal terhadap regulasi domestik, tetapi menuntut:

1. Transparansi kepemilikan yang granular, termasuk pengungkapan hubungan afiliasi dan beneficial ownership.
2. Keterbukaan informasi material yang komprehensif, termasuk risiko hukum dan reputasi yang dihadapi oleh jaringan korporasi.
3. Ketersediaan data yang mudah diakses dan real-time.

Menurutnya, dalam kasus CTRA, meskipun secara hukum formal tidak melanggar aturan domestik, namun dari perspektif MSCI, tidak diungkapkannya keterkaitan dengan penyidikan hukum terhadap afiliasi utamanya merupakan sinyal buruk bagi kualitas transparansi pasar secara keseluruhan.

Implikasi Hukum dan Langkah ke Depan

Kondisi tersebut mengungkap dua persoalan mendasar:

1. Kelemahan regulasi: POJK dan peraturan BEI belum secara tegas mengatur kewajiban pengungkapan keterkaitan dengan perkara hukum di tingkat afiliasi non-terdaftar. Ini adalah celah hukum yang perlu segera ditutup.
2. Kultur keterbukaan: ada kecenderungan untuk menyembunyikan informasi yang dianggap "belum material secara hukum", meskipun secara substansial sangat relevan bagi investor.

Rekomendasi IAW:

• OJK harus merevisi POJK tentang penyampaian informasi material dengan memasukkan kewajiban mengungkapkan keterlibatan afiliasi dalam perkara hukum yang signifikan.
• BEI harus memperketat monitoring terhadap emiten dengan jaringan afiliasi kompleks, dan meminta penjelasan atas setiap pemberitaan hukum yang melibatkan grup usahanya.
• Investor harus lebih kritis dan tidak hanya mengandalkan laporan formal, tetapi melakukan due diligence mendalam terhadap risiko hukum dan reputasi emiten.

Jangan Terlena oleh Kepatuhan Formal

Iskandar mengatakan, kasus CTRA hanyalah satu contoh dari puluhan emiten dengan struktur konglomerasi yang kompleks. Jika pasar modal Indonesia ingin naik kelas dan mempertahankan status emerging market, kepatuhan harus ditingkatkan—dari sekadar formalitas administratif menuju transparansi yang substansial.

Ia menambahkan, momentum peringatan MSCI harus menjadi cambuk untuk membenahi sistem. "Jangan sampai, di balik laporan-laporan yang tampak lengkap, tersembunyi risiko-risiko yang suatu hari akan mengguncang portofolio investor dan meruntuhkan kepercayaan pasar," Tuturnya.

Iskandar menegaskan bahwa transparansi sejatinya bukan sekadar memenuhi checklist regulasi. "Transparansi adalah tentang kejujuran dan keberanian untuk menunjukkan wajah seutuhnya, itu tanpa tedeng aling-aling."