IHSG Bergejolak, Bamsoet Dukung Presiden Prabowo Benahi Pasar Saham Indonesia

Jakarta, MI - Gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sampai memicu trading halt dua kali berturut-turut menjadi alarm keras bagi pasar modal Indonesia. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal bahwa pembenahan struktural tidak bisa lagi ditunda, harus lebih berani, transparan, dan berjangka panjang.

Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam merespons guncangan pasar saham yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Menurut Bamsoet, keputusan Presiden Prabowo yang memerintahkan percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), peningkatan aturan free float, serta perluasan peran investor institusional domestik seperti dana pensiun dan asuransi merupakan langkah strategis yang tepat sasaran. 

Ia menilai kebijakan tersebut mampu menjawab kekhawatiran investor asing sekaligus memperkuat fondasi pasar modal nasional.

“Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan visioner. Arahan yang diberikan bukan reaksi sesaat terhadap tekanan pasar, tetapi langkah struktural untuk membenahi tata kelola bursa, meningkatkan kepercayaan investor, dan menjaga posisi Indonesia sebagai pasar emerging yang kredibel,” tutur Bamsoet di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Gejolak IHSG dipicu oleh pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait evaluasi metodologi free float di pasar saham Indonesia. 

MSCI memutuskan untuk menghentikan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF), Number of Shares (NOS), serta penambahan konstituen dan pergerakan indeks antar-segmen hingga Februari 2026. Jika tidak ada perbaikan yang signifikan, Indonesia berpotensi mengalami penurunan bobot di Indeks MSCI Emerging Markets, bahkan risiko reklasifikasi ke pasar frontier.

Tekanan ini tercermin langsung di lantai bursa . IHSG merosot tajam pada Rabu (28/1/2026) dan Kamis (29/1/2026) hingga memicu trading halt setelah anjlok lebih dari 8%. 

Dalam dua hari perdagangan tersebut, indeks sempat jatuh ke kisaran 7.000 sebelum kembali menguat ke level 8.000-an. Gejolak ini akhirnya berujung pada pengunduran diri Direktur Utama BEI, Iman Rachman, yang menyatakan langkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap pasar modal.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menilai kebijakan Presiden Prabowo menaikkan ketentuan free float dari 7,5% menjadi 15% merupakan sinyal kuat perbaikan tata kelola. Dengan ketentuan baru itu, posisi Indonesia kini setara dengan Thailand, bahkan lebih terbuka dibandingkan Singapura, Filipina dan Inggris yang masih berada di level 10%. 

Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini harus diawasi ketat agar tidak menimbulkan gejolak baru, terutama bagi emiten dengan struktur kepemilikan yang sangat mengganggu.

"Masalah pasar modal kita selama ini adalah likuiditas semu. Kapitalisasi besar, tetapi saham yang benar-benar beredar di publik sangat terbatas. Ketika ada sentimen negatif dunia, pasar langsung goyah. Kebijakan free float 15% adalah koreksi penting agar harga saham lebih mencerminkan mekanisme pasar yang sehat," jelasnya.

Ia juga menyoroti rencana pemerintah menaikkan batas investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8% menjadi 20%. Kebijakan tersebut diyakini mampu memperkuat basis investor dalam negeri jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada dana asing yang cenderung volatil, serta meningkatkan stabilitas IHSG. 

Pengalaman negara-negara OECD menunjukkan investor institusional domestik memiliki peran krusial sebagai penopang utama pasar saham saat terjadi tekanan global.

“Dengan memperbesar porsi dana pensiun dan asuransi, pasar modal kita memiliki bantalan yang lebih kuat. Ini penting agar gejolak eksternal, baik dari MSCI, lembaga pemeringkat, maupun bank investasi asing, tidak langsung mengguncang sendi-sendi bursa,” ujar Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu.

Bamsoet menekankan, percepatan demutualisasi BEI merupakan agenda krusial yang tertunda. Ia meyakini, langkah ini dapat meredam konflik kepentingan antara pengelola bursa dan anggota bursa, memperkuat independensi pengawasan, serta membuka peluang masuknya investor strategis, termasuk Sovereign Wealth Fund seperti Danantara. 

"Pasar modal adalah cermin kepercayaan. Ketika tata kelola diperbaiki dan arah kebijakan jelas, investor akan kembali. Arahan Presiden Prabowo memberi sinyal kuat bahwa Indonesia serius membangun pasar modal yang adil, transparan, dan kompetitif," pungkasnya.