Lapangan Kerja 2026 Terancam Tak Capai Target, Sektor Informal Masih Mendominasi

Jakarta, MI — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026 dengan sasaran penciptaan 3–4 juta lapangan kerja baru. Namun, target ambisius tersebut dinilai akan menghadapi tantangan berat, baik dari sisi global maupun domestik, terlebih jika berkaca pada kinerja penciptaan kerja sepanjang setahun terakhir.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang Agustus 2024 hingga Agustus 2025, jumlah lapangan kerja baru yang tercipta hanya 1,99 juta. Dari angka tersebut, sekitar 200 ribu merupakan pekerjaan formal, sementara 1,66 juta lainnya berasal dari sektor informal.

"Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik, mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berkomitmen membuka 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun. Dengan laju penciptaan kerja sekitar dua juta per tahun, capaian tersebut dinilai berpotensi jauh dari target," kata analis ketenagakerjaan, Timboel Siregar kepada Monitorindonesia.com, Selasa (16/12/2025).

Dari sisi global, ketidakpastian geopolitik masih membayangi. Perang Israel–Palestina, konflik Rusia–Ukraina, hingga dinamika kawasan Asia Tenggara, disebut berpotensi mengganggu rantai pasok dan perdagangan internasional. Selain itu, kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, turut memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah dan iklim investasi di dalam negeri.

Konflik dagang global, termasuk kebijakan tarif yang kembali menguat, juga dinilai dapat menekan kinerja ekspor Indonesia dan memperlambat pertumbuhan sektor industri.

Di dalam negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diproyeksikan menghadapi tekanan besar. Pemulihan bencana alam, khususnya banjir di sejumlah wilayah Sumatera dan daerah lain, akan menyedot anggaran signifikan. Di saat yang sama, pemerintah memprioritaskan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, yang membutuhkan pembiayaan besar dari APBN.

Selain itu, rencana pengurangan transfer ke daerah hingga sekitar Rp200 triliun pada 2026 dinilai berpotensi menghambat pembangunan daerah dan mempersempit ruang penciptaan lapangan kerja baru di luar Jawa.

Dominasi sektor informal dalam penciptaan kerja menjadi sorotan utama. "Pekerjaan informal umumnya minim perlindungan, baik dari sisi upah layak, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), maupun kepastian jam dan status kerja," lanjut Timboel.

Sementara itu, tren ekonomi ke depan diperkirakan semakin didominasi sektor padat modal dan teknologi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena struktur angkatan kerja Indonesia masih didominasi lulusan SD dan SMP, yang mencapai sekitar 53 persen, dengan tingkat keterampilan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai kebutuhan industri.

"Masalah struktural seperti mismatch keterampilan, percepatan digitalisasi, serta urbanisasi yang terkonsentrasi di kota-kota besar juga memperumit persoalan ketenagakerjaan," tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah dinilai belum mampu menahan penurunan sektor padat karya yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja. Industri tekstil, alas kaki, dan sektor sejenis dilaporkan mengalami tekanan berat, bahkan sebagian berguguran, yang berpotensi menambah angka pengangguran terbuka.

Padahal,ungkapnya,  sektor-sektor lain seperti pariwisata, perikanan, kelautan, dan pertanian dinilai masih memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja formal, namun belum dimaksimalkan secara optimal.

Dengan berbagai tantangan tersebut, sejumlah pengamat menilai penciptaan lapangan kerja pada 2026 berpotensi tidak jauh berbeda dari capaian saat ini. Bahkan, pembukaan lapangan kerja lebih dari dua juta dinilai akan sulit tercapai, terutama untuk sektor formal.

“Target pembukaan 3–4 juta lapangan kerja di 2026 membutuhkan terobosan kebijakan yang serius, terutama dalam perbaikan iklim investasi, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan sektor produktif,” jelasnya.

Ke depan, pemerintah dituntut menjawab tantangan tersebut secara konkret agar target pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja tidak sekadar menjadi angka di atas kertas.