Tantiem Rp40 M Disorot, Prabowo akan Pangkas Direksi dan Komisaris BUMN

Jakarta, MI - Presiden RI Prabowo Subianto berencana merampingkan jajaran komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) demi efisiensi. Kebijakan ini diambil menyusul sorotan terhadap besarnya bonus dan tunjangan sebagian komisaris yang dinilai tak masuk akal.

“Sehingga kita tidak tahu apa itu tantiem. Masak ada komisaris, yang rapat sebulan sekali, tantiem Rp40 miliar setahun,” ujar Prabowo dalam Pidato Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).

Presiden akan membatasi jumlah komisaris menjadi hanya empat hingga lima orang, dengan batas maksimal enam orang. Selain itu, pembagian tantiem akan dihapus, terutama bagi perusahaan yang mencatat kerugian.

“Saya telah perintahkan Danantara, Danantara tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung bener, bukan akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris keberatan, segera berhenti,” tuturnya.

Ia menegaskan perlunya pemangkasan belanja operasional yang tidak efisien. Menurutnya, BUMN seharusnya memberikan kontribusi nyata bagi negara, mulai dari menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, hingga meningkatkan kualitas layanan publik.

“Peran APBN didorong untuk lebih proporsional. APBN kita utamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat. Untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah yang tinggi dan memberi keuntungan komersial. Peran Danantara harus dioptimalkan, termasuk melibatkan swasta nasional,” pungkasnya.