Sambangi KPK, Menkes Budi Minta Pendampingan dan Pengawasan 3 Proyek Besar di Kementerianya

Jakarta, MI - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan sejumlah proyek dengan anggaran besar di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Budi meminta KPK melakukan pendampingan dan juga pengawasan terhadap proyek besar ini. Ia juga meminta lembaga anti rasuah itu untuk memberi informasi jika terjadi penyimpangan pada proyek-proyek tersebut.

"Dalam prinsip keterbukaan, kita lapor dulu ke KPK. Ini adalah proyek-proyek besarnya, kita minta didampingi, diawasi, dan dikasih tahu kalau ada di luar berita-berita mengenai penyimpangan, sehingga kita bisa perbaiki termasuk masukan dari KPK," kata Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).

Proyek dengan anggaran besar yang dilaporkan ke KPK agar mendapatkan pengawasan yakni, cek kesehatan gratis, akselerasi TBC serta pembangunan rumah sakit. Sebab kata Budi proyek-proyek tersebut menelan biaya sampai puluhan triliun rupiah

"Yang pertama adalah untuk program quick win-nya Bapak Presiden. Itu ada tiga kan, cek kesehatan gratis, akselerasi TBC, sama pembangunan rumah sakit," jelas Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan ada program lain yang juga memiliki nilai yang sangat besar, yakni program pinjaman dari Bank Dunia untuk sektor kesehatan di tanah air.

"Kita ada juga program pinjaman dari Bank Dunia untuk melengkapi seluruh infrastruktur kesehatan, 10.000 puskesmas, 514 laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten, kota, dan provinsi, juga 514 RSUD seluruh kabupaten, kota kita akan upgrade alat kesehatannya," ujar Budi.

Menanggapi hal tersebut, Sekertaris Jendral KPK, Cahya Hardianto Harefa mengatakan bahwa pihaknya bersedia mengawal program-program yang telah dilaporkan Menkes Budi tersebut.

"Kami dari KPK tadi juga menyampaikan apa yang disampaikan Pak Menteri, kami akan kawal terus 3 program yang berkaitan dengan Asta Cita, kami akan bersama-sama bersinergi dengan Kementerian Kesehatan," kata Cahya.