Kemendagri Bakal Evaluasi Berkala Kinerja Kepala Daerah

Jakarta, MI - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal mengevaluasi kinerja kepala daerah secara berkala. Pemerintah, dapat menilai mana program yang berjalan optimal, dan mana yang perlu diperbaiki.

Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, akuntabilitas kepala daerah sebenarnya dapat diukur setiap tahun, melalui serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Secara kasat mata, koordinasi di wilayah juga bisa menjadi tolok ukur. Semester pertama dan kedua dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap program prioritas, seperti pemenuhan gizi, hilirisasi energi, dan ketahanan pangan," kata Bima Arya, dikutip Minggu (2/3/2025).

Untuk evaluasi kinerja kepala daerah yang lebih menyeluruh, kata dia, jangka waktu 2 tahun adalah periode yang paling ideal. Ia menekankan evaluasi dalam 6 bulan cenderung terlalu cepat, sedangkan dalam 1 tahun hanya dapat memberikan gambaran umum.

"Evaluasi dua tahunan menjadi lebih komprehensif karena memungkinkan pemetaan yang lebih akurat terhadap pencapaian target nasional dan daerah. Kemendagri memiliki mekanisme tersendiri untuk menilai keberhasilan kepala daerah," ujarnya.

"Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan apakah target yang ditetapkan benar-benar tercapai," sambungnya.

Terkait penyelenggaraan retret kepala daerah, yang baru saja berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025, Bima Arya menyebut kegiatan itu menjadi momen bersejarah. 

Acara ini diikuti 503 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah, dengan menghadirkan 40 menteri sebagai narasumber.

"Retret ini menjadi sejarah bagi bangsa, bagaimana kebersamaan dibangun di awal pemerintahan, serta bagaimana target-target nasional diselaraskan dengan daerah," tandasnya.