Agenda Lain atau Menghindar? Budi Karya Absen Saat Skandal DJKA Dibongkar, KPK Panggil Lagi!

Jakarta, MI - Mantan Menteri Perhubungan RI periode 2019–2024, Budi Karya Sumadi, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan pada Rabu (18/2/2026). Ketidakhadiran tersebut disebut karena ia memiliki agenda lain yang sudah lebih dulu terjadwal, sehingga penyidik memastikan pemeriksaan akan dijadwalkan ulang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa saksi tidak hadir sesuai jadwal pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Saksi konfirmasi tidak bisa memenuhi panggilan permintaan keterangan hari ini, karena terjadwal ada agenda lainnya. Penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaannya,” ujar Budi kepada wartawan, Rabu (18/2/2026).

KPK menilai keterangan Budi Karya penting untuk melengkapi penyidikan dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, terutama proyek di wilayah Jawa Timur. Pemeriksaan tersebut juga berkaitan dengan upaya penyidik merampungkan berkas perkara tersangka Harno Trimadi, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub.

Pemanggilan terhadap eks Menhub itu tidak lepas dari sejumlah fakta persidangan yang menyeret namanya dalam dugaan pengaturan proyek hingga aliran dana dari pekerjaan infrastruktur perkeretaapian.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Harno Trimadi mengungkap adanya kontraktor yang direkomendasikan atau “dititipkan” untuk diakomodasi dalam proyek tertentu. Salah satunya pengusaha asal Sragen, Billy Haryanto alias “Billy Beras”, yang dikaitkan dengan proyek jalur ganda KA elevated Solo Balapan–Kadipiro.

Selain itu, kesaksian lain datang dari mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Danto Restyawan. Ia menyebut pernah ada arahan pada 2019 untuk mengumpulkan dana sekitar Rp5,5 miliar. Dana tersebut diduga berasal dari fee kontraktor melalui para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DJKA dan disebut berkaitan dengan kepentingan pemenangan Pemilihan Presiden 2019.

Kasus besar di tubuh DJKA sendiri bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada April 2023 yang awalnya menjerat sejumlah pihak. Namun, penyidikan terus berkembang karena dugaan praktik korupsi dinilai berlangsung secara sistemik dalam pengelolaan proyek perkeretaapian.

Selain memproses perkara Harno Trimadi, KPK juga tengah menuntaskan penyidikan terhadap sejumlah tersangka lain. Di antaranya Sudewo, mantan anggota Komisi V DPR RI yang kini menjabat Bupati Pati, yang diduga menerima aliran dana proyek saat menjalankan fungsi pengawasan di parlemen.

Nama lain yang turut diproses adalah Reza Maulana Maghribi, mantan Pejabat Pembuat Komitmen Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jawa Bagian Timur. Ia diduga terlibat dalam praktik pengaturan lelang serta kesepakatan proyek dengan pihak swasta.

Dengan penyidikan yang terus meluas dan semakin banyaknya nama yang terseret dalam perkara, ketidakhadiran Budi Karya dalam pemeriksaan terbaru menambah sorotan publik terhadap pengungkapan skandal besar di sektor perkeretaapian nasional. Pemeriksaan ulang yang dijadwalkan KPK pun dinilai krusial untuk mengurai lebih jauh peran para pihak dalam kasus yang diduga merugikan negara dalam skala besar tersebut.