MBG Bukan Sekadar Gagal Masak, Tapi Gagal Sistemik dari Hulu ke Hilir

Jakarta, MI - Kasus keracunan massal di SMA Negeri 2 Kudus tak lagi bisa dipandang sebagai insiden dapur semata. Peristiwa ini memperlihatkan lubang besar dalam sistem pengamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) — sebuah program nasional yang justru menyasar kelompok paling rentan: anak sekolah.

Akademisi keamanan pangan, Jufrinaldi, menegaskan akar persoalan tidak bisa ditambal dengan langkah administratif.

“BGN sebaiknya menerapkan HACCP secara menyeluruh, mulai dari food supply chain, verifikasi pemasok bahan, penyimpanan bahan, produksi makanan, pengemasan, pencucian, hingga pengiriman sampai ke tangan sekolah," katanya saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Minggu (1/2/2026).

Pernyataan ini menegaskan bahwa kegagalan bukan terjadi di satu titik, melainkan pada rantai pengendalian risiko yang tidak dikawal dari hulu ke hilir.

Ia juga menyoroti bahwa keamanan pangan bukan sekadar tampilan makanan yang terlihat bersih.

“HACCP itu untuk keamanan pangan, sehingga makanan yang kita makan adalah makanan yang thoyib. Selain itu makanan juga harus halal, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim," lanjutnya.

Kritik paling tajam diarahkan pada pola pengawasan yang selama ini dianggap cukup hanya karena dokumen formal terpenuhi.

“Sebenarnya sudah ada beberapa aturan yang SPPG terapkan, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan pengujian air secara laboratorium kimia. Tetapi pengujian SLHS dan analisa air ini belum bisa merepresentasikan keamanan pangan secara menyeluruh," paparnya.

Ucapan ini sekaligus membongkar ilusi bahwa sertifikat dan hasil uji laboratorium otomatis menjamin makanan aman. Fakta di Kudus menunjukkan sebaliknya: sistem terlihat patuh di atas kertas, tapi gagal melindungi ratusan siswa di dunia nyata.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kudus, Mustiko Wibowo, mengungkap puluhan siswa harus menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit. Sementara Wakil Kepala Sekolah Humas SMA Negeri 2 Kudus, Dwiyana, menyebut total warga sekolah terdampak mencapai ratusan orang — mayoritas siswa.

Di sisi lain, Kepala SPPG Purwosari, Nasihul Umam, telah menyampaikan permintaan maaf dan kesiapan bertanggung jawab. Namun bagi Jufrinaldi, respons semacam itu tidak menyentuh akar masalah.

“Pengendalian keamanan pangan harus dilakukan dari hulu ke hilir, bukan berhenti pada meja dapur penyedia makanan," tuturnya.

Artinya, kasus ini bukan soal satu dapur lalai, melainkan sistem nasional yang belum siap mengelola risiko skala besar.

Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia memperkuat gambaran bahwa Kudus bukan kejadian tunggal. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai rangkaian kasus ini sebagai peringatan keras.

“Ini alarm keras bagi pemerintah. Program sebesar MBG tidak boleh berjalan dengan pengawasan yang dangkal karena yang dipertaruhkan adalah keselamatan siswa," ungkapnya.

Dengan deretan fakta dan kutipan tersebut, kasus Kudus berubah makna: bukan lagi sekadar keracunan makanan, tetapi indikator bahwa negara lebih cepat membagikan makanan daripada memastikan sistem keamanannya benar-benar siap.

Jika pola ini dibiarkan, MBG berisiko berubah dari program gizi nasional menjadi sumber krisis kesehatan berulang di sekolah-sekolah.