KPK Beri Sinyal Segera Tetapkan Tersangka Kasus Kuota Haji, Siapa Bakal Terjerat?

Jakarta, MI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami berbagai informasi serta mengumpulkan bukti-bukti tambahan sebelum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan penetapan kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan bahwa seluruh alat bukti yang dikantongi penyidik harus benar-benar kuat dan mampu membuktikan keterlibatan pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka.

"Ada hal-hal yang ingin memastikan bahwa segala sesuatunya itu secara pembuktian, secara pemeriksaan, itu semuanya sudah memang memenuhi syarat," kata Setyo, Rabu (7/1/2026).

Setyo memastikan proses penyidikan kasus dugaan korupsi penetapan kuota haji di Kemenag tersebut masih terus berjalan. KPK tidak ingin tergesa-gesa dalam menetapkan tersangka tanpa dukungan bukti yang memadai.

Ia juga memberi sinyal bahwa perkembangan penanganan perkara ini akan segera diumumkan kepada publik dalam waktu dekat.

"Kira-kira jubir atau mungkin nanti (Direktorat) Penyelidikan akan menyampaikan hasilnya," ujarnya.

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi penetapan kuota haji di Kementerian Agama. Kasus dugaan rasuah ini telah naik ke tahap penyidikan, pada Kamis (7/8/2025).

Dalam kasus ini, KPK menduga adanya pembagian kuota haji khusus dan reguler yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya mendapatkan 20 ribu kuota haji tambahan untuk mempercepat antrean ibadah haji.

Dari total itu, pemerintah seharusnya menetapkan 92 persen dari kuota tambahan tersebut untuk haji reguler, dan sisanya, yakni 8 persen untuk haji khusus.

Namun, pada prosesnya pembagian kuota haji tambahan tersebut malah ditetapkan dengan masing-masing mendapatkan kuota 50 persen.

Kerugian keuangan negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 1 triliun lebih. Namun angka tersebut masih berupa hitungan awal dari pihak internal KPK.

Adapun, KPK telah mencekal tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan ini dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan dalam kasus ini. 

Ketiga orang itu adalah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) atau Gus Yaqut, pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur (FHM) dan Ishfah Abidal Aziz (IAA) yang merupakan Stafsus eks Menag Yaqut.

"Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap tiga orang yaitu YCQ, IAA dan FHM," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (12/8/2025).