BRI Siap Setor Dividen Interim Rp11 Triliun ke Negara

Jakarta, MI - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) akan menyetorkan dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp11 triliun kepada Negara Republik Indonesia. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total dividen interim Rp20,6 triliun, atau setara Rp137 per saham.

Sekretaris Perusahaan BRI, Dhanny, menjelaskan sisa dividen akan dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham publik yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada recording date 2 Januari 2026.

Menurut Dhanny, pembagian dividen ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham yang didasarkan pada kinerja keuangan perseroan yang solid, didukung oleh pertumbuhan pembiayaan UMKM serta pengelolaan risiko yang terjaga secara konsisten.

Ia menambahkan, pembayaran dividen interim ini juga menjadi bukti nyata kinerja solid BUMN tersebut serta fundamental bisnis yang kuat, sejalan dengan strategi pertumbuhan berkelanjutan perseroan dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya melalui penguatan pembiayaan UMKM dan transformasi berkelanjutan BRI ke depan.

“Selain itu sebagai bank milik negara, pembagian dividen interim ini juga menjadi wujud kontribusi nyata BRI dalam mendukung pembangunan nasional,” kata Dhanny dalam keterangan tertulis pada Kamis (15/1/2026).

Pembayaran dividen interim kepada para pemegang saham dijadwalkan hari ini, sesuai dengan keterbukaan informasi yang telah disampaikan BRI kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada pertengahan Desember lalu. 

Pembagian dividen tersebut mengacu pada kinerja keuangan BRI per 30 September 2025 di mana secara konsolidasian laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk tercatat sebesar Rp 41,23 triliun.

BRI menegaskan bahwa pembagian dividen interim ini telah dilakukan dengan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termauk Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK terkait keterbukaan informasi, serta Anggaran Dasar Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Sebelumnya, Komisaris Utama BRI Kartika Wirjoatmodjo menyatakan bisnis inti BRI tetap melayani kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), meski melakukan rebranding. Namun konsep yang dikembangkan adalah ingin menjadikan bank ini lebih universal untuk semua kalangan.

“Semua kami rajut menjadi satu ekosistem yang merupakan satu rantai pasok yang menggabungkan antara ekonomi desa dengan kota dengan program-program yang saling terkoneksi,” tuturnya saat konferensi pers di Menara BRIlian pada Selasa (16/12/2025).

Kartika menjelaskan, BRI memasuki pasar keuangan dengan konsep ekosistem yang mencakup korporasi, consumer, komersial, hingga UMKM. Harapannya dari sisi usaha, pendanaan dari perusahaan besar bisa terkoneksi dengan UMKM melalui ekosistem BRI.

Ia menambahkan, pemberdayaan dan pendampingan UMKM masuk kepada pola rantai pasok, sehingga keberlanjutannya tetap terjaga. Selain itu, BRI juga terhubung dengan berbagai program pemerintah, Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), tiga juta rumah, hingga kredit usaha rakyat. 

“Nantinya para nasabah BRI ini harapannya memang masuk ke dalam berbagai program ekosistem swasta maupun pemerintah,” pungkasnya.