Pemerintah Targetkan Kebijakan Beras Satu Harga

Jakarta, MI - Pemerintah berencana menerapkan kebijakan beras satu harga mulai tahun 2026. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan kebijakan ini bertujuan menghapus kesenjangan harga beras antarwilayah, terutama agar masyarakat di Indonesia timur tidak lagi menanggung harga lebih mahal.

Zulkifli mengatakan perlu ada biaya transportasi yang ditanggung oleh pemerintah, namun belum ada harga yang ditetapkan.

"Kami akan usahakan di tahun 2026 ini beras satu harga di manapun berada, jangan sampai misalnya Indonesia timur membayar lebih mahal," ujarnya dalam rapat di Graha Mandiri, Jakarta, pada Senin (12/1/2026).

Dalam rapat tersebut, Zulkifli menyampaikan bahwa Bulog diberikan ruang untuk mengambil keuntungan. Namun saat ini, Bulog tidak mengambil keuntungan dalam penjualan beras.

Meski menerapkan satu harga, Zulkifli menjelaskan beras tetap dibedakan berdasarkan kategori. Beras medium direncanakan dijual seharga Rp 13.500 per kilogram, sementara beras premium Rp 14.900 per kilogram. 

Adapun beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang mendapat subsidi pemerintah akan dipasarkan dengan Harga Rp 11.000-12.000 per kilogram.

Dalam kebijakan tersebut, Bulog disebut akan mengambil margin keuntungan sekitar 7 persen. "Itu utamanya untuk menjamin agar harga beras satu harga di seluruh Indonesia," katanya.

Untuk mewujudkan kebijakan satu harga, pemerintah menargetkan penyerapan beras hingga 4 juta ton setiap tahunnya. Pada tahun ini, Bulog juga menetapkan target penyerapan dalam jumlah yang sama.

Berdasarkan data Bulog per 8 Januari 2026, cadangan beras nasional tercatat mencapai 3.351.900 ton. Stok tersebut terutama diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga hari raya Idul Fitri, kemudian penyaluran beras SPHP 1,5 juta ton dan ekspor 1 juta ton.