AHY Ungkap Nasib Infrastruktur Setelah Anggaran Dipangkas
Jakarta, MI - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akhirnya buka suara terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas anggaran infrastruktur hingga 30%. Menurut AHY, langkah ini diambil sebagai upaya efisiensi anggaran negara yang lebih optimal.
Meski demikian, AHY menegaskan bahwa pemangkasan anggaran bukan berarti menurunkan prioritas pembangunan infrastruktur. “Bukan berarti kemudian infrastruktur di nomor dua-kan. Justru kami harus melakukan prioritas ulang,” ucap AHY dalam keterangan resmi, Selasa (4/2/2025).
AHY juga memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang menjadi pilar utama kemajuan Indonesia tetap berjalan, meski ada penyesuaian anggaran untuk menciptakan efisiensi yang lebih baik.
Ia menyampaikan bahwa, pengembangan infrastruktur yang konsisten tetap diperlukan untuk menopang target swasembada pangan, energi, hingga air termasuk juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Paling tidak [dengan tetap] melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan, terutama juga di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa kami dukung dengan baik,” ujar AHY.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.
Pemangkasan anggaran ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 yang mengatur tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam Inpres tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk menghemat hingga 8,4% dari total anggaran APBN 2025 yang sebesar Rp3.621,3 triliun.
"[Menginstruksikan] Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun," demikian bunyi Inpres 1/2025.
Topik:
infrastruktur efisiensi-anggaran ahyBerita Sebelumnya
Semua Gara-gara Bahlil
Berita Selanjutnya
Meski Ada Perbaikan, Coretax Masih Bikin Praktisi Pajak Frustrasi
Berita Terkait
Skandal Proyek Pengaman Pantai Raha Rp28 Miliar Meledak, Dirjen SDA Didesak Copot Kepala BWS Sulawesi IV Kendari
2 Februari 2026 23:53 WIB
Ini Daftar 19 Anggota DPR yang Diduga Terlibat Suap Proyek DJKA Kemenhub
26 Januari 2026 17:11 WIB
Investasi Rp12,9 T Tak Sesuai Rencana, BPK Nilai Proyek Tol Waskita Sarat Risiko
17 Januari 2026 21:15 WIB
Putus dari Kabupaten, Jaringan Air Wilayah III Resmi Dikuasai Kota Tangerang
9 Januari 2026 16:24 WIB