KAJ Desak Reformasi Total Dinsos DKI, Bansos Mandek dan Dugaan KKN Disorot Tajam

Jakarta, MI - Koalisi Aktivis Jakarta (KAJ) yang dihimpun oleh tujuh organisasi pergerakan — Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Poros Muda NU, Gerakan Dakwah Nurani Nusantara (GDN Nusa), Pemuda Pelajar Mahasiswa Mitra Kamtibmas (PPMK), Poros Pemuda Jakarta Raya (PPJR), Front Aktivis Indonesia (FAI), dan Kaukus Eksponen Aktivis ’98 (KEA ’98) — melontarkan tekanan keras terhadap Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta.

Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memanggil Kepala Dinsos DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, untuk memberikan klarifikasi terbuka di hadapan publik. Desakan ini bukan sekadar kritik biasa, melainkan bentuk ultimatum atas berbagai persoalan yang dinilai kian menumpuk tanpa penyelesaian nyata.

Menurut aktivis, sorotan publik terhadap Dinsos bukan tanpa alasan. Mulai dari dugaan praktik KKN, keterlambatan pencairan bantuan sosial (bansos), hingga persoalan tata kelola program kesejahteraan sosial disebut mencerminkan lemahnya akuntabilitas birokrasi. Meski telah menjabat sekitar sembilan bulan, Iqbal Akbarudin dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan.

“Situasi ini tidak bisa dibiarkan. Dinsos harus transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik penyalahgunaan wewenang. Kami akan terus mengawal hingga ada kejelasan,” tegas Hidayat, Wasekjen DPP KAMAKSI di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

KAJ menilai pelayanan Dinsos saat ini jauh dari harapan warga. Salah satu persoalan paling mendesak adalah keterlambatan pencairan bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) periode Januari 2026 yang berdampak langsung pada kelompok rentan. Program yang disorot meliputi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

Ramadhan Isa, Kornas Poros Muda NU, menegaskan bahwa publik berhak mengetahui secara jelas ke mana anggaran mengalir dan siapa yang benar-benar menerima manfaat. Ia mendesak pembukaan data penerima bansos tahun anggaran 2026, transparansi penggunaan APBD di Dinsos, termasuk anggaran makan dan minum di panti sosial, serta rincian distribusi program bantuan.

KAJ juga menuntut penjelasan resmi mengenai timeline pencairan bansos Januari–Maret 2026, dasar hukum keterlambatan, laporan realisasi anggaran bansos 2025, serta rencana anggaran 2026. Tanpa keterbukaan, mereka menilai kepercayaan publik terhadap Dinsos akan terus merosot.

Tekanan tidak berhenti pada tuntutan klarifikasi. Koalisi aktivis juga mendesak pembentukan tim audit investigasi independen yang bekerja secara terbuka, termasuk mengawasi mutasi jabatan di lingkungan Dinsos. Pengawasan ini dianggap penting untuk mencegah penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran serta potensi penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, mereka meminta keterbukaan data pengadaan dan distribusi alat bantu disabilitas periode 2024–2026, yang selama ini dinilai minim transparansi.

Dalam waktu dekat, KAJ berencana kembali mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. Mereka juga akan mengajukan permohonan informasi ke Komisi Informasi Publik (KIP) guna memaksa keterbukaan data Dinsos.

Tak hanya itu, aksi lanjutan telah disiapkan. Koalisi berencana menggelar demonstrasi di Kejaksaan untuk mendorong pemeriksaan terhadap pejabat Dinsos yang diduga terlibat penyimpangan. Mereka bahkan akan membentuk tim investigasi independen sebagai bentuk kontrol masyarakat sipil.

“Ini bukan sekadar kritik, ini pengawasan publik. Kami tidak akan berhenti sampai sistem birokrasi benar-benar bersih dan tidak ada lagi manipulasi data maupun penyimpangan bansos,” tegas aktivis KAJ.